Jakarta, RepublikNews – Kisruh wilayah perairan Natuna di kepulauan Riau menjadi permasalahan serius bagi Republik Indonesia.
Meski terdapat banyak beda pendapat dari sejumlah menteri kabinet Jokowi soal Natuna, namun kali ini Ketua Dewan Pembina Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Abdul Qodir yang juga sebagai narasumber undercover 212 mulai angkat bicara.
Penegasan secara matang soal Natuna menjadi keharusan bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud utuh kedaulatan.
“Natuna tidak boleh dilepas dan menjadi pemanfaatan Negara lain. Karena hal ini wujud perjuangan demi NKRI yang tak ternilai harganya. “Ucap Abdul Qodir melalui siaran pers nya di Kuningan Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Abdul Qodir juga menyebut Indonesia harus memperkuat bilateral pertahanan Negara – Negara di Asia Tenggara. Ia menilai pentingnya latihan perang di Natuna yang melibatkan Negara se Asia Tenggara untuk menjadi penawar racun Cina dan Amerika yang menyebar wabah sehingga berdampak terisolasinya Asia Tenggara.
“Asia Tenggara harus kuat, dan Indonesia harus mampu mempertahankan pertahanan dengan membendung masuknya kapal-kapal asing keperairan Natuna, dan tidak menutup kemungkinan Australia juga boleh ikut sebagai kesatuan pertahanan di kawasan, itu tergantung kesepakatan bersama antara Indonesi dan Negara Asean lainnya. “Tegas Abdul Qodir.
Berdasarkan ulasan yang kerap muncul diperairan Natuna, Ia juga mendesak Presiden Republik Indonesia dibawah Menteri Pertahanan RI untuk segera membentuk Fakta Pertahanan Asia Tenggara.
Sementara, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.
“Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. “tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020) kemaren.
Terpisah, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih jalan damai dalam menghadapi persoalan di perairan Natuna dengan China. Prabowo menjelaskan masih akan menunggu arahan Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Langkah selanjutnya tentu menunggu arahan dari Presiden, karena keputusan politik ada di tangan Presiden, “kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar lembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (7/1/2020).
Dahnil menjelaskan, Prabowo sudah bicara ke Presiden dan ada beberapa permintaan dan saran yang telah diberikan dalam menyikapi masalah Natuna.
“Prabowo sudah bicara ke Presiden soal Natuna, dan dia juga sudah meminta saran, salah satu permintaan Prabowo adalah soal kemudahan bagi nelayan untuk melaut di perairan Natuna.
“Pak Menhan sudah meminta dan menyarankan agar Bakamla, Polisi Kelautan, KKP untuk meningkatkan patrolinya, termasuk secara khusus meminta KKP mempermudah kapal-kapal nelayan agar bisa berkegiatan menangkap ikan secara maksimal. “Pungkasnya.[Op/red]
