Banyuwangi, RepublikNews – Beberapa pihak mengatas namakan rakyat menolak pulau Tabuhan di sewakan. Ada kekewatiran dampak kurang bagus terhadap nelayan di sekitar dan ancaman kerusakan lingkungan kehidupan serta alam laut.
Ada keraguan apakah benar, hadirkan investor raksasa Singapura, Paragon, itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat? ,” Tutur mochammad Rifa’i saat di temui awak media RepublikNews di ruangannya pada selasa ( 3/3/2020).
Lebih lanjut Moch. Rif’ai, saya kira semua dapat di pelajari, apakah lontaran argumentasi mereka sa’at disampaikan didepan forum DPRD itu sebagai bahan banding, ada beberapa daerah di negeri ini yang memanfa’atkan pulau tak berpenghuni kemudian dikreat menjadi tempat wisata yang menarik, seperti Gili Terawangan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hampir setiap pembangunan selalu menghadirkan pro – kontra adalah hal yang biasa. Dulu, zaman presiden Suharto memimpin negeri ini sa’at merencanakan pembangunan Taman Mini, diprotes banyak pihak. Zaman di mana rezim sangat kuasa dan militer sebagai alat kekuasa’annya itu masih saja ditentang oleh para pegiat yang suka jalan nekat.
Namun presiden Suharto dengan keyakinannya lebih nekat melanjutkan proyek prestesius itu, Tahun 70-an hingga tahun 90-an, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi tempat jujugan para wisatawan , belum bisa dikatakan ke jakarta kalau tidak mengunjungi TMII,” jelasnya.
Secara hukum dan politik, masih Moch Rifa’i, tidak ada persoalan dengan keputusan Bupati itu. Jika memang sudah menjadi keyakinan bahwasannya penggarapan pulau Tabuhan itu membawa banyak keberkahan, khususnya di bidang ekonomi dan tentu peningkatan kesejahtera’an rakyat, terutama rakyat Banyuwangi wilayah utara,”lanjutkan saja.
Bukan berarti mengabaikan tuntutan mereka para pegiat itu juga tanpa alasan ? Hal lain terkait dengan hal yang tidak ada benang merahnya dengan kebijakan, di bahas di forum yang lain saja. Saya yakin semua punya maksud baik untuk Banyuwangi. Namun pertimbangan lebih real dan rasional serta sikap sportif tidak hanya sekedar pokok e. Plus minus proyek dan pengambilan keputusan seorang pemimpin tentu lebih matang dan komprehensip pembahasannya.
Pulau yang luasnya tidak kurang dari 5 ha lebih sedikit itu, saya yakin mayoritas masyarakat akan mendukungnya jika di garap secara profesional, di sewakan atau swakelola,” Jelasnya.
Apalagi setelah pembangunan jalan Tol trans jawa kelar sampai Banyuwangi, optimis wilayah Banyuwangi utara akan viral dengan khas wisata lautnya, mulai dari Bangsring Undur Water, WWD, dan pulau Tabuhan. Sudahlah ikhlaskan saja pulau tabuhan di kelola pihak ketiga. Positif saja dengan keputusan Bupati seraya berharap amanah menjalankan kepercaya’an itu, demi mengejar yang lebih urgen, peningkatan penghasilan dan kesejahtera’an rakyat karena dampaknya, bukan yang lain dari itu,” pungkasnya. (Adi)
