Rapat Khusus Validasi Calon Penerima BLT Desa Muara Baru

Lambar, RepublikNews – Pemeritah Pekon Muara Baru Melaksanakan musyawarah desa khusus validasi dan penetapan data calon penerima BLT Dana Desa. Kegiatan di balai kemasyarakatan Desa Muarabaru, Sabtu (2/5/2020). Kegiatan validasi data calon penerima BLT (bantuan langsung tunai) ini di pimpin langsung oleh Pratin muara baru, selaku pemerintah Pekon Muara baru kecamatan Kebuntebu kabupaten Lampung barat dan dihadiri oleh LHP pendamping desa Babinkantibmas, Babinsa dan sejumlah aparatur pekon semua kasi dan kaur pemangku serta Relawan Covid-19 Desa Muara Baru.
Pratin pekon Muarabaru, Sanan mengatakan bahwa sebelumnya relawan covid telah di berikan tugas melakukan pendataan pada setiap Kartu Keluarga (KK), maka hari ini kegiatan musyawarah khusus validasi data calon penerima BLT bantuan langsung tunai Dana Desa ini diharapkan mampu menghasilkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Kita harus memastikan tidak ada warga yang ternyata bersyarat untuk mendapatkan BLT Dana Desa ini, ternyata tidak terdata”, ungkap pak sanan.
Ditempat yang sama kepala pemangku pekon Muarabaru menjelaskan yang dapat BLT DD berjumlah 74 orang yang terdiri dari 4 pemangku dari pemangku Sukajadi 20 orang, pemangku Sukajaya 10 orang, pemangku gunung raya 24 orang dan pemangku suka sari 20 orang sedangkan yang mendapatkan bantuan program PKH dan bpnt berjumlah 78 orang dan yang mendapatkan bantuan dari dinas sosial berjumlah 17 orang Dari jumlah 278 KK, ” tutupnya
Ditempat yang sama Pendamping Desa muarabaru kembali menjelaskan bahwa masyarakat yang nantinya ditetapkan dan di SK kan oleh pratin / Kepala Desa adalah masyarakat yang memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang di tetapkan oleh Kementerian Desa PDTT.
Khusus di pekon Muarabaru Kecamatan kebuntebu adalah pekon ke-2 yang telah melaksanakan musyawarah Desa Khusus validasi data penerima BLT Dana Desa. Setelah validasi data hari ini, secepatnya Pemerintah Desa menetapkan dan mengSK-kan untuk diteruskan ke Pemerintah kecamatan Kabupaten untuk di Sah kan,” tutup Pratin. (Nur).