Lumajang, RepublikNews – Kegiatan Musrenbang RKPD digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Rabu (31/3/2021).Acara tersebut bertemakan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat dihadiri Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, M.ML, Ir. Hj. Indah Amperawatii, M. Si. Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K., M. Si, dan Dandim 0821 Lumajang diwakili Kasdim Mayor Inf. Rinanto.
Musrenbang kali ini juga dilaksanakan secara Daring, yang diikuti oleh Bakorwil V Jember, Bappeda Provinsi Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang, unsur kecamatan, organisasi masyarakat, LSM, anggota komunitas, sejumlah tokoh agama dan tokoh mamasyarakat.
Dalam sambutan ketua DPRD H. Anang Akhmad Syaifudin menyampaikan, Dalam musrenbang RKPD hari ini, mengusulkan 3 komitmen untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Lumajang.
Yakni Pemerintah Kabupaten Lumajang terus meningkatkan SDM, menekan angka putus sekolah, minimalisir angka kemiskinan, pengembangan sektor pariwisata, terus berikhtiar pembangunan Tol Lumajang Probolinggo, mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan Jalan Lintas Selatan (JLS) dan segera membangun Jalan Lintas Barat (JLB) sebagai pintu gerbang pariwisata.
“Selain itu pemerintah harus hadir untuk menggerakkan UMKM yang berdaya saing, dan Berkesinambungan dalam berinovasi,” terang Anang.
Usai sambutan dari ketua DPRD Lumajang dengan dilakukan secara virtual, dilanjutkan penyerahan penghargaan Pengripta Arya Wiraraja 2021 oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang kepada Camat, dinas, instansi dan OPD yang menjadi peraih penghargaan.
Sementara itu Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam sambutanya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kabupaten Lumajang masih minus 2 dibawah secara nasional dan provinsi Jatim.
“Sedangkan angka kemiskinan tidak terlalu buruk dimana kita 9,8% dan rata rata Jawa Timur 11%,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengatakan, semua program yang direncanakan harus mempertimbangan asas pelayanan publik. Menurut Wabup, inti dari pemerintahan adalah pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, program pemerintah harus mampu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan sesuai asas pelayanan. Meskipun dalam kondisi anggaran semakin sedikit dan terbatas, kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik,” jelasnya.
Reporter : Atman, Kabiro Lumajang
