SURABAYA,Republiknews-Kebijakan pemerintah, Jum’at (1/4/2022) memutuskan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat mematik reaksi aktivis pegiat anti korupsi, Baihaki yang menilai pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng.
Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus juga sebagai Sekjen Organisasi Masyarakat Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) Baihaki Akbar angkat bicara, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan jika mampu mengendalikan harga, (5/4/2022).
Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng, pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng.
“Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng, dan permasalahan seperti ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegas Baihaki Akbar.
Karena itu kami minta pemerintah harus segera mengungkap penyebab langkah dan mahalnya minyak goreng, pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langkah dan mahalnya minyak goreng.
Hanya dengan cara itu pemerintah dapat memulihkan wibawanya, pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional.
“Menurut kami pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng padahal negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara,” kata Baihaki Akbar.
Karena itu lanjut iya menilai pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak .
“Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia, karna hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi,” pungkas
(Hrs)
