Blora, RepublikNews.
Pemerintah Kabupaten Blora pada hari Kamis ,03/10/2019, menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas keberhasilan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jateng, Sulaimansyah kepada Bupati Djoko Nugroho di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora, disaksikan Kepala KPPN Purwodadi, Sekda, dan seluruh Kepala OPD, serta Camat.
Usai penyerahan penghargaan berupa sertifikat WTP dari Kementerian Keuangan, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan antara Bupati Blora dengan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jateng.
Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya merasa bersyukur atas raihan penghargaan dari Kementerian Keuangan ini. Dirinya berharap hal ini bisa menjadi motivasi peningkatan kinerja kedepan.
“Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan ini merupakan oleh-oleh yang luar biasa dari Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jateng. Biasanya kepala daerah diundang untuk menerima di pusat, sekarang justru diantar ke Blora,” ucap Bupati.
Bupati menerangkan bahwa Kabupaten Blora sudah lima kali atau lima tahun berturut-turut menerima Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disusun dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Adanya predikat WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan awal kerja untuk menuju lebih baik lagi. Menurut saya, WTP ini bukan sebuah prestasi, namun sebuah kewajiban bagi daerah dalam penyelenggaraan sistem keuangannya yang terbaik. Kita sudah lima kali, saya berharap tahun depan kita bisa meraih predikat WTP Plus,” lanjut Bupati disambut tepuk tangan hadirin.
Bupati lantas mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja.
“Membahas uang itu menarik, namun juga sensitif dan banyak resiko. Jadi hati-hatilah dalam mengelola keuangan daerah. Jika ada kesulitan langsung dilaporkan ke OPD terkait yang menangani pengaturan keuangan, agar segera dipecahkan bersama. Jangan diatur sendiri,” tutup Bupati.
Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jateng, Sulaimansyah, menerangkan bahwa WTP merupakan predikat standart kualitas tertinggi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Blora ini sudah lima kali WTP. Biasanya yang sudah lima kali penyerahan penghargaannya dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden atau Menteri Keuangan di Jakarta. Namun karena beberapa waktu lalu ada himbauan dari pusat yang melarang mengundang kepala daerah, sehingga kami yang ditugasi untuk menyerahkan,” jelas Sulaimansyah.
Dirinya juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blora bisa terus melakukan terobosan dan invasi untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
“Selain penandatanganan MoU tentang pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan, kami juga siap bekerjasama dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah,” lanjut Sulaimansyah.
Acara kemudian ditutup dengan Forum Group Discussion (FGD) Dana Transfer dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara wilayah Jateng kepada seluruh Kepala OPD dan Camat, serta evaluasi penyerapan keuangan di tahun 2019.(@nt).
