Forum Malam Hari Tunjukkan Kualitas Musyawarah dan Keteguhan Lembaga Desa

MOJOKERTO, REPUBLIKNEWS | Audiensi antara Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lakardowo berlangsung panjang dan produktif, Senin (20/10) malam.
Digelar di Balai Desa Lakardowo mulai pukul 20.00 hingga 23.30 WIB, forum itu menjadi bukti ketangguhan BPD Lakardowo yang tetap solid dan fokus hingga akhir.

BPD hadir lengkap dipimpin H. Wiyanto atau yang akrab disapa Abah Hasan, bersama Wakil Ketua Siswanto dan seluruh anggota. Sementara dari MPC Pemuda Pancasila hadir tiga perwakilan yang dipimpin Filla Muji Utomo, Sekretaris MPC Kabupaten Mojokerto.
Mengawal Visi Bupati Mojokerto
Dalam pertemuan itu, Filla menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis Pemuda Pancasila dalam mengawal visi dan misi Bupati Mojokerto untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan visi besar itu benar-benar dijalankan. Keadilan tidak boleh hanya berhenti di pidato Bupati,” tegas Filla kepada awak media RepublikNews
Menurutnya, keadilan di tingkat desa harus terasa nyata, bukan hanya dalam sambutan seremonial.
“Ketika perangkat desa bisa diberi sanksi karena kesalahan kecil, maka kepala desa juga harus siap dikoreksi dan diberi sanksi tegas bila melanggar, agar rasa keadilan yang digaungkan Bupati Mojokerto benar-benar nyata,” lanjutnya.
16 Pertanyaan untuk Menggambarkan Cara BPD Berpikir dan Bekerja
Selama audiensi, suasana berlangsung intens namun penuh etika.
Danang, perwakilan MPC Pemuda Pancasila, menyampaikan 16 pertanyaan yang disusun bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk menggambarkan cara berpikir, cara kerja, dan pemahaman BPD Lakardowo dalam menjalankan fungsinya.
Pertanyaan tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui situasi pemerintahan desa dan hubungan antar lembaga secara menyeluruh.
Ketua BPD H. Wiyanto menjawab seluruh pertanyaan dengan data konkret dan terbuka. Ia bahkan menunjukkan hasil monitoring DPMD Mojokerto tertanggal 16 Oktober 2025, di mana BPD Lakardowo memperoleh skor 98,93 poin.
“Kami tidak diam. Semua kerja kami terdokumentasi dan dinilai langsung oleh DPMD. Jadi tuduhan kami pasif tidak benar,” tegas Abah Hasan.
Surat Kedua Jadi Pemantik
BPD kemudian meminta klarifikasi terkait surat audiensi kedua dari MPC Pemuda Pancasila yang sempat menilai BPD kurang tegas dalam pengawasan, lalai dan menutupi kesalahan Kepala Desa Lakardowo.
Filla menjelaskan, surat tersebut dibuat keras bukan untuk menyerang, melainkan untuk memantik respons positif.
“Kami ingin BPD menyiapkan data dan menjawab secara terbuka. Dan malam ini terbukti, semua dijawab dengan obyektif dan berdasar aturan,” jelasnya.
BPD Lakardowo Dinilai Hampir Sempurna
Dalam kesimpulannya, Filla Utomo mengaku tenang melihat cara berpikir dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) BPD Lakardowo yang berjalan sesuai aturan, meski dengan segala keterbatasannya.
“Cara kerja dan pola pikir BPD Lakardowo sudah mendekati sempurna. Kekurangannya hanya belum maksimal dalam mengawal penyerapan anggaran sehingga muncul SILPA besar tahun 2024, jangan takut dianggap terlalu masuk bahkan intervensi, karena itu bagian dari fungsi kontrol,” ujarnya.
Namun, menurut Filla, ada kondisi yang perlu diwaspadai. “SILPA yang besar, SP massal kepada perangkat desa, serta percobaan mutasi yang sempat ditolak kecamatan menunjukkan ada hal yang tidak wajar dan tidak sehat dalam pemerintahan Desa Lakardowo,” tegasnya.
Meski demikian, Filla menegaskan bahwa pihaknya merasa tenang, karena BPD Lakardowo sudah menjalankan perannya sebagai penengah dan pengontrol kebijakan dengan dasar aturan yang kuat.
“Tapi tetap, alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan,” tambahnya.
Kualitas Musyawarah BPD Lakardowo Jadi Contoh
Di akhir forum, Filla Utomo juga menyoroti kualitas musyawarah BPD Lakardowo yang dinilainya luar biasa.
“Audiensi malam ini jadi bukti nyata BPD Lakardowo punya budaya musyawarah yang baik. Bayangkan, forum berjalan lebih dari tiga jam tanpa ada satu pun anggota yang terlihat lelah atau mengantuk. Kalau mereka tidak terbiasa bermusyawarah, mustahil suasananya bisa seproduktif ini, sangat pantas mendapatkan penilaian 98.93,” ujar Filla kagum.
Menurutnya, kedisiplinan dan daya tahan dalam bermusyawarah inilah yang membuat BPD Lakardowo layak dijadikan percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Mojokerto.
Pesan Akhir: BPD Harus Jadi Penyeimbang
Dalam penutupan, MPC Pemuda Pancasila berharap BPD Lakardowo benar-benar menjadi penyeimbang utama dalam pemerintahan desa.
BPD diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi Perangkat Desa, TPK, dan PPKD agar mereka dapat bekerja maksimal tanpa tekanan atau ketakutan.
“Kalau BPD kuat, perangkat desa akan berani bekerja sesuai aturan. Jangan sampai mereka takut karena bayang-bayang SP atau mutasi,” pesan Filla.
Wakil Ketua BPD Siswanto menyambut baik masukan tersebut.
Kami berterima kasih atas perhatian dan kepedulian Ormas Pemuda Pancasila terhadap Desa Lakardowo. Kami berkomitmen untuk semakin aktif mengawal setiap tahapan pembangunan agar pelaksanaannya semakin transparan dan tertib,” ujarnya sambil tersenyum.
“Terus terang, kami sempat merasa tersentil dengan isi surat kedua dari MPC Pemuda Pancasila yang menilai kami kurang tegas dalam menjalankan fungsi kontrol. Karena itu, kami menyiapkan audiensi ini dengan lebih matang. Namun setelah kami pahami bahwa gaya tersebut memang ciri khas Pemuda Pancasila dalam membangun dinamika diskusi, kami justru menganggapnya sebagai pembelajaran berharga. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran malam ini,” tambahnya disertai tawa ringan.
Audiensi kemudian ditutup dengan suasana hangat. Kedua pihak berjabat tangan dan saling memohon maaf atas perdebatan yang sempat meninggi.
CATATAN RNEWS
Audiensi malam hari yang panjang di Desa Lakardowo ini membuktikan bahwa BPD bukan sekadar pelengkap struktur desa, tetapi lembaga yang tangguh, disiplin, dan siap diuji.
MPC Pemuda Pancasila tampil sebagai mitra kritis yang konstruktif, sementara BPD Lakardowo menunjukkan kedewasaan dan keteguhan sikap dalam menjalankan peran pengawasan.
Dari ruang BPD yang sederhana itu, lahir teladan baru: Musyawarah panjang tanpa lelah, demi kebenaran dan keadilan yang nyata bagi masyarakat. (Red)














