Tuban, RepublikNews
Bertempat di Ruang Dandang Wacana Kompleks Pemkab Tuban,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tuban Sosialisasikan program Go Digital yang dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Dukcapil Go Digital, yang dihadiri dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Dr.Ir.Budi Wiyana.M.Si, pada Senin,14/10/2019.
Sekda Tuban didampingi oleh Dandim 0811/Tuban ,Letkol Inf.Viliala Romadhon dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)Tuban, Anita Cetrawati, serta tampak hadir 50 orang perwakilan Instansi pengguna layanan data kependudukan di Kabupaten Tuban.
Dandim Tuban Viliala Romadhon menyatakan, TNI siap bersinergi dengan Pemkab Tuban. Berbagai program kegiatan akan berafiliasi dengan program dari Pemkab.
“Kami akan senantiasa membangun kedekatan dengan masyarakat,” jelas Viliala Ramadhon.
Pamen melati dua itu menambahkan, saat ini personil Babinsa di seluruh kecamatan di Tuban tengah melakukan pendataan kondisi wilayah teritorial. Salah satunya mencakup permasalahan yang dihadapi kecamatan dan desa.
“Personil di Kodim 0811/Tuban kurang lebih 90 persen adalah warga asli Tuban. Kami siap mendukung berbagai program pembangunan Pemkab Tuban.” tegas Dandim.
Sekda Pemkab Tuban Dr Budi Wiyana dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Disdukcapil dalam rangka mempermudah pelayanan masyarakat, khususnya administrasi kependudukan, Institusi yang menangani kependudukan ini secara bertahap meningkat pelayanan, salah satunya dengan inovasi Dukcapil Go Digital ,hadirnya inovasi kependudukan ini dapatnya terus dikembangkan dan disempurnakan.
Sejumlah inovasi dikembangngkan untuk memenuhi kebutuhan, dan tuntutan masyarakat yang makin dinamis. Sekaligus mampu menjawab percepatan perkembangan teknologi, Sekda berharap Disdukcapil dapat meniru instansi swasta yang mampu memberikan pelayanan cepat. Melalui cara itu layanan kepada masyarakat bisa makin mudah dan cepat.
Dia akui masih banyak kendala pelayanan kependudukan yang muncul, tapi hal tersebut menjadi permasalahan di berbagai wilayah di Indonesia. Mengingat hampir semua penyelenggaraan pemerintahan maupun keperluan lainnya memerlukan administrasi kependudukan.
Lebih dari itu, lantaran masyarakat yang kurang memahami persyaratan detail berkaitan pengurusan administrasi kependudukan. Terlepas dari kondisi itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai regulasi, dan inovasi tentang pelayanan publik.
Berbagai progam kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan unyuk mengatasi permasalahan data kependudukan. Salah satunya permalasahan satu orang yang memiliki data ganda.
Mantan Kepala Bappeda Tuban ini berharap, berbagai kebijakan dan inovasi yang dikembangkan semakin mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
“Jika memang terdapat persayatan yang kurang lengkap, dapat dijelaskan dengan detail sehingga masyarakat tidak bolak-balik datang ke kantor desa, kecamatan maupun ke Disdukcapil.” pinta Sekda Tuban.(@nt).
