SUMATRA,Republiknews.id-Aksi Damai Lembaga KPK Sumsel yang digelar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Lubuklinggau sampaikan beberapa tuntutan melalui orasi dipimpin langsung Dirwaster L-KPK, Ali Mu’ap. Kamis 03 November 2022.
Dalam orasinya Ketua Dirwaster L-KPK, Ali Mu’ap bersama Tomy J Pisa. Menyoroti berbagai permasalahan yang ada di Dinas tersebut yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan banyaknya kendaraan operasional yang tidak layak jalan, bahkan alat berat milik Dinas terkait jenis Escavator tidak jelas kemana rimbanya hingga kini, ditambah lagi permasalahan pemecatan beberapa karyawan secara sepihak oleh DLH Kota Lubuklinggau.
Ali Mu’ap dalam orasinya dengan vokal mengatakan sebagai warga Lubuklinggau dan pemerhati dalam pemberantasan Korupsi merasa terpanggil dengan segala permasalahan yang ada di DLH sebagai bentuk kecintaannya dalam segala kemajuan dan perkembangan Kota ini.
“Kami mempertanyakan dimana transparansi penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021. Sehingga banyak kendaraan operasional yang tidak layak Operasi, Kemudian termasuk Ada Info pemecatan Tenaga Honorer yang banyak bermasalah dan tanpa melalui teknis yang benar.” Tegas Ali Mu’ap
Hal senada juga disampaikan oleh anggota L-KPK. Tomy J Pisa, saat orasi yang menyoroti transparansi anggaran juga mempertanyakan alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup, yang kini tidak jelas keberadaannya dan menyoroti kendaraan operasional yang tidak layak dalam menunjang kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
Kami dari L-KPK mempertanyakan dimana transparansi penggunaan anggaran yang selayaknya adalah hak masyarakat untuk mengetahuinya, juga mempertanyakan alat berat excavator Dinas ini, sebab kami tidak melihat barang itu ada disini saat ini. Alat pendukung kegiatan lain juga seperti kendaraan operasional banyak yang tidak layak, ini kan bisa menjadi terganggunya aktifitas kegiatan operasional, bahkan bisa juga mencelakai pengguna jalan lainnya, kalau kondisi kendaraan seperti itu terus dipakai untuk operasional, kemana dana pemeliharaan dialokasikan,” tantang Tomy J Pisa.
Di tengah orasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau. Ir. Subandio Amin Langsung menemui pendemo untuk mengajak mediasi ke dalam ruangan kantor DLH.
Dikesempatan ini Ali Mu’ap dan beberapa peserta aksi mempertanyakan kepada Kadin DLH mengenai informasi dan fakta temuan dilapangan berikut hal lainnya yang berkaitan dengan tuntutan dalam aksi tersebut.
Saat ditanyakan inti hasil pertemuan oleh Wartawan, Ali Mu’ap mengatakan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan Kadin DLH, Ir.Subandio tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh pihaknya. Tidak tutup kemungkinan akan diadakan Aksi ke Dua dan Melaporkan ke APH Tutupnya.
(*)
