Ngawi, RepublikNews – Sesuai dengan amanat dari UUD NO 25 TAHUN 2009 tentang pelayanan publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi(Menpan RB) melakukan pembinaan pengawasan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik.dalam hal ini salah satu debuti yang ada dikemenpan RB melakukan evaluasi terhadap unit unit layanan yang ada didaerah.
Kunjungan evaluasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan pada kamis 27/06/2019 oleh Agus febri dan bambang dari menpan.evaluasi yang dimulai sejak tahun 2015 ini baru dilaksanakan dua tahun ini karena keterbatasan SDM masih terbatas dibeberapa unit layanan dikabupaten kota ini termasuk ngawi ada tiga unit pelayanan yaitu DPMPTSP,Dispenduk capil,Rumah Sakit Umum Daerah,karena tiga unit ini yang ditunjuk sangat yang dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan yang paling banyak dan pengaduan pengaduan yang masuk terkait tiga unit layanan.
Untuk itu Kemenpan RB mencoba menggali darimana tiga layanan ini dirasa cukup memuaskan oleh masyarakat dengan baik.untuk kabupaten Ngawi kususnya dilakukan baru 2 periode 2018 dan 2019.Ditahun 2018 ada catatan dari Rumah Sakit Umum Daerah mendapatkan B dan DPMPTSP dan Dispendukcapil C.
“Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kenapa mendapatkan C atau B yang dilihat dari standart pelayanan,dan beberapa komponen yang wajib dipenuhi kususnya 6 komponen dalam standart pelayanan yang wajib dipublikasikan kemasyarakay,ungkap agus febri.”
Mereka punya standartnya tapi tidak dipublikasikan sehingga masyarakat tidak tahu yang meliputi syarat jenis layanan,pengelolaan pengaduan,dan biaya. Kita mendorong agar mereka mempublikasikan mempunyai standart pelayanan yang ditetapkan oleh unit pelayanan dalam hal ini adalah Kepala Dinas yang melibatkan masyarakat. Secara bertahap dan sekarang unit pelayanan mulai berkembang dan berlomba memberikan pelayanan terbaik,untuk itu kita mengadakan evaluasi akan dilakukan semacam reward agar unit unit berlomba dan tidak kalah pentingnya tiga unit yang ditunjuk bisa menularkan ke unit lain,agar memiliki standard pelayanan dan sarana prasarana.
Program ini tiap tahun dari 2015 berkembang terus menjadi 235 daerah termasuk Ngawi tiga unit pelayanan ditambah satu unit layanan di polres yaitu pelayanan SIM dan SKCK.
“Catatan untuk evaluasi ini hanya untuk melakukan peningkatan dengan memberikan saran,tambah agus febri.”
Publikasi akan diperluas melalui website,spanduk,papan spanduk dijalan jalan dan kerjasama dengan media cetak agar terus dipublikasikan sehingga masyarakat akan tau.untuk 2019 ini ada brberapa peningkatan dan mudah mudahan bisa dijadikan dorongan bagi unit layanan agar terus meningkat,”pungkasnya.
Menurut Esti wahyuni selaku Kadin DPMPTSP evaluasi tahap awal dari menpan RB dipelayanan perizinan ini merupakan tahap tahap pelayanan yang harus ditingkatkan agar masyarakat semakin mengetahui,dari tahun 2018 kemaren masih memperoleh cukup dan tahun ini ada peningkatan.dan tahun ini akan direncanakan anggaran untuk ruang bermain anak diluar ruangan yang diharapkan pelayanan akan semakin terbaik. (Nur)
