Banyuwangi RepublikNews – Bersama’an hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 september 2019 ratusan aktivis mahasiswa dari universitas 17 agustus( UNTAG) Banyuwangi dan para petani dari berbagai daerah di Banyuwangi menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD, mereka mendesak agar pemerintah kabupaten Banyuwangi menyelesaikan berbagai konflik Agraria di bumi blambangan.
Mereka membawa 10 tuntutan yang di layangkan mahasiswa dan petani kepada pemerintah daerah, salah satunya iyalah, pihaknya mendesak pemerintah kabupaten Banyuwangi membentuk gugus tugas untuk menyelesaikan konflik Agraria.
Kita minta di bentuk gugus tugas sesuai dengan perpres nomor 86 tahun 2018, karena bsnyak lahan yang semestinya di garap petani, di ambil alih oleh perhutani dan perusaha’an swasta,” terang Rifqi.
Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar ada nota kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan DPRD bersama rakyat untuk fokus segera menyelesaikan konflik Agraria yang terbengkelai, mahasiswa dan petani harus dilibatkan dalam gugus tugas sebagaimana amanat perpres nomor 86,” tegas Rifqi Nuril Huda mahasiswa fakultas hukum tersebut.
Sementara itu, Achmad Badri, salah satu perwakilan petani mendesak Bupati dan DPRD segera melepaskan ribuan hektar lahan yang berada di desa pakel, kecamatan Licin, dia menuding PT. Perkebunan bumisari dan perhutani telah merampas lahan yang dibuka oleh leluhur masyarakat setempat , rakyat tidak boleh menggarap lahan di sana, padahal itu nenek moyang kita yang membuka lahan pada tahun 1929 ada sekitar empat ribu bahu luasnya, untuk itu kita minta Bupati dan DPR melepas lahan itu untuk rakyat,” ujarnya.
Menurut Badri, pemerintah daerah sebenarnya sudah melepas 305 hektare lahan untuk di berikan ke masyarakat Desa pakel, namun pihaknya, menuntut agar seluruh lahan tersebut di berikan kepada rakyat, kita minta sisanya juga diberikan kepada rakyat,” pungkasnya.
Kami hanya ingin masuk ke gedung wakil rakyat kami, itu rumah rakyat pak, itu dibangun dari uang rakyat, kami mau masuk kerumah kami sendiri, tolong jangan halangi kami pak Polisi, kami tidak anarkis, tolong dibuka pak polisi, pak polisi disini tugasnya mengayomi dan menjaga keamanan, jadi biarkan kami masuk,” teriak salah satu orator.
Situasi semakin tidak terkendali, ketika demonstran hampir merangsek menembus pintu pagar, satu unit water canon akhirnya disiagakan di belakang pintu pagar untuk mencegah terjadinya kericuhan.
Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik HZ akhirnya harus turun tangan, untuk mengendalikan massa, saya menghargai rekan – rekan semua, kami dari kepolisian, kita ingin menjaga Banyuwangi kondosif,” jelas kapolres.
Taufik mengaku sudah berkoordinasi dengan sekretariat dewan terkait tuntutan pengunjuk rasa, sayangnya, pimpinan DPRD sa’at ini tidak berada di tempat, ketua DPRD mertuanya baru meninggal dunia, sementara tiga wakil ketua DPRD berada di luar kota, tapi ada beberapa anggota dewan yang siap menerima rekan – rekan semua, ” terangnya.
Taufik mempersilahkan perwakilan mahasiswa dan petani masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan Aspirasinya, namun massa tetap tidak mau, dan tetap mendesak agar seluruh demonstran di perkenankan masuk semua di gedung wakil rakyat, sambil berteriak, kita berapa? Satu, kita berapa? Satu, satu rakyat, jadi kita sumua harus masuk ,” teriak salah satu demonstran.
Aksi mahasiswa dan petani tersebut sempat memanas, lantaran mereka tidak bisa masuk kegedung DPRD, aksi saling dorong pintu pagar antara demonstran dan aparat kepolisian tidak terhindarkan.
Akhirnya ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara sempat hadir dan menemui massa, Made sempat berdialog dengan peserta aksi, sekitar pukul 15.30 wib akhirnya massa mulai membubarkan diri. ( Adi)
