Humas Kabupaten Madiun Study Banding Ke Pemkab Badung Bali Bersama 55 Wartawan Cetak Dan Online
MADIUN, REPUBLIKNEWS – Dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun, Pemkab Madiun melalui Humas dan Protokol serta Dinas Kominfo Kab Madiun mengadakan study banding ke Pemkab Badung Provinsi Bali, Rabu – Minggu (30/10 – 3/11) dipimpin langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, S.Sos dan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H, M.Ak yang disertai 55 wartawan bersama OPD dan para camat se Kab Madiun.
Menurut Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H, M.Ak, tujuan study banding ke Pemkab Badung Bali ini, untuk ngangsu kaweruh atas keberhasilan Pemkab Badung selama ini. Yang mana nantinya akan dilaksanakan di Pemkab Madiun. Untuk itu, diharapkan para wartawan di Madiun hendaknya dapat membantu lewat karya jurnalistiknya turut serta menginformasikan atau mempromosikan berbagai bidang pembangunan yang menjadi prioritas Pemkab Madiun sekarang ini.
Sedang Wabup Kabupaten Badung Provinsi Bali, I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyatakan, kalau atas keberhasilan Pemkab Badung selama ini menjadi jujukan study banding dari berbagai daerah. Misalnya, keberhasilan pemberian laptop ke siswa SD, SMP dan SMA juga banyak yang study banding kesini. Memang awalnya ada masalah atau kendala tetapi kendala itu, relatif kecil dan itu bisa diselesaikan atau diatasinya. Dan kebutuhan sandang, pangan, papan.
Rundown Kunjungan dan Wisata, ruang rapat Pemda Badung, Transit Kurnia Village, rama tamah, diskusi, ishoma, mengunjungi Benoa WaterSport, Penangkaran penyu, Pantai Pandawa, Joger, Pantai Jimbaran. Selama perjalanan di pandu guide Mbak Dewi bus 02.
Keberhasilan berbagai bidang pembangunan di Badung kiranya tidak mengejutkan. Karena memang dari PAD Kab Badung mencapai Rp4,9 triliun. Berasal dari Badung wilayah utara dari pertanian dan Badung bagian selatan wilayah pariwisata. Lebih dari itu, di Badung tidak ada tarikan pajak bumi bangunan (PBB) seperti didaerah lain. Hal ini dilakukan Pemkab Badung tidak menarik iuran PPB kepada masyarakatnya, asalkan lahan pertanian miliknya tidak dikomersilkan. Kalau masyarakat mengkomersilkan lahan miliknya, jelas itu akan ditarik iuran PBB.
Ya, tidak dikenakan iuran PBB, otomatis rakyat senang dan merasa hidupnya sejahtera, karena tidak ada iuran PBB. Tegas Wabup, kami melaksanakan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat di bumi sendiri yang kita miliki Indonesia tercinta, bukan sebaliknya. Pengalaman Giri-Asa Bupati dan Wakil Bupati bekerja menjadi anggota dewan dua periode.
Terkait masalah terurai diatas, Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H, M.Ak, geleng-geleng kepala dan menyatakan, jika seperti itu bisa dimakluminya. Sebab, PAD Kab Madiun hanya Rp200 miliar. ”Coba kalau PAD Pemkab Madiun bisa 15 % nya dari PAD Pemkab Badung, kita bisa melakukan acara seperti ini ke Raja Ampat,”kata Wabup Madiun itu, disambut geeerrr wartawan.
Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, S.Sos menanggapi pernyataan Wabup Badung PAD Pemkab Badung mencapai Rp4,9 triliun, itu menyatakan, hal itu bisa disadari kalau semua itu butuh proses. Dan suatu keberhasilan itu diperlukan persatuan dan kebersamaan. Karena itu, mari bersama-sama guyup rukun membangun dan menyukseskan pembangunan berbagai bidang yang menjadi program Pemkab Madiun.
Kalau sudah sukses,masalah kegiatan seperti ini, gampang. Sekarang yang terpenting sesuai tugas dan fungsi wartawan ikut berperan aktif mempromosikan program Pemkab Madiun dalam berbagai bidang pembangunan dan pariwisata alami maupun buatan secara keseluruhan. (nang)
