Menu

Mode Gelap
Ketum FWJ Indonesia Ingatkan Kapolres Mojokerto, Ini Alasannya Satgas Saber Pangan Pusat Sidak Pasar Lemabang Palembang, Stok dan Harga Pangan Terkendali Pantau Pasar dan Petani di Jatim, Satgas Saber Pelanggaran Pangan Pusat: Mayoritas Harga Komoditas Stabil PATROLI SKALA BESAR RAMADHAN, SINERGITAS TNI-POLRI DAN SATPOL PP JAGA KONDUSIFITAS MOJOKERTO RAYA Dwit 3 Tahun Mandek, Wanita Ini Nekat Hadang Mobil KDM di Lapangan Den Sakti Tambun Selatan CEK FAKTA: Rilis Korp Brimob Polri Patroli Gabungan Amankan 5 Pemuda di Jaktim Adalah HOAX !!

BERITA UTAMA

Lembaga Kajian Hukum Barracuda Audensi Dengan Bupati Mojokerto

badge-check


					Lembaga Kajian Hukum Barracuda Audensi Dengan Bupati Mojokerto Perbesar

Mojokerto,RepublikNews.id-Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hari Rabu pagi(15/3/23) Lembaga kajian hukum Barracuda menggelar audensi dengan Bupati Mojokerto terkait penganggaran dana bantuan khusus (BK) Tahun 2022

Dalam rangka audensi ini Ketua Barracuda Indonesia Hadi Purwanto,ST berharap bisa diterima langsung oleh Bupati Mojokerto dr.Ikfina Fatmawati ataupun Wakilnya Dr.H.Muhammad Al-Barra

Audensi hari ini sangat lucu sekali kenapa Bupati Mojokerto dan Wakilnya tidak mau menemui Rakyatnya untuk sebagai tanggung jawab terkait anggaran dana BK Desa sebesar Rp.71,6 Milliar untuk tahun 2022, dan kami juga sudah pamit kepada beliau untuk mengawal dana ini,Ungkap Hadi Purwanto,S.T

Lebih lanjut dikatakannya, tanggapan dari Kabag Pembangunan tadi jauh dari semua regulasi. Ada ketakutan kepada atasan. Inilah yang lucu di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ini.“Di undang-undang jelas, menyarankan masyarakat untuk berperan aktif terutama pada pencegahan tindak pidana korupsi. Hari ini adalah cermin Kepala Daerah kita. Mereka bukan seorang pemimpin yang baik,” tegas Hadi Purwanto

Sementara itu, Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah menjelaskan, BK Desa adalah salah satu program Bupati Mojokerto untuk akselerasi percepatan pembangunan di desa agar APBDes untuk membangun sarana dan prasarana bisa memadai.

“Sebenarnya Ibu Bupati Mojokerto menyampaikan bahwa beliau ingin kualitas baik agar bisa melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu cara memastikannya itu beliau mengundang kejaksaan, kepolisian, inspektorat dan kpk” ucapnya.

Lebih lanjut lagi Bapak Yudiansyah mengatakan, Bupati juga menyampaikan bahwa tidak ada intervensi terkait program ini. Terkait desa yang belum pengalaman membangun, Bupati Mojokerto telah membentuk tim monitoring yang beranggotakan PUPR, DPMD, Bappeda dan Inspektorat untuk membimbing.

“Untuk 2023 ini Bupati minta sistem BK Desa lebih sempurna. Jadi kemarin bagian pembangunan dan Bappeda membuat aplikasi e-BK untuk memperkecil potensi penyelewengan,” tuturnya.

Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Hadi dan rekan-rekan jurnalis atas kedatangannya dan akan saya sampaikan ke Ibu Bupati Mojokerto terkait keluhan dan pertanyaannya yang saudara sampaikan,ungkap pak Yudiansyah di akhir acara.(etyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketum FWJ Indonesia Ingatkan Kapolres Mojokerto, Ini Alasannya

14 Maret 2026 - 22:37 WIB

Satgas Saber Pangan Pusat Sidak Pasar Lemabang Palembang, Stok dan Harga Pangan Terkendali

8 Maret 2026 - 21:03 WIB

Pantau Pasar dan Petani di Jatim, Satgas Saber Pelanggaran Pangan Pusat: Mayoritas Harga Komoditas Stabil

6 Maret 2026 - 13:09 WIB

PATROLI SKALA BESAR RAMADHAN, SINERGITAS TNI-POLRI DAN SATPOL PP JAGA KONDUSIFITAS MOJOKERTO RAYA

23 Februari 2026 - 23:14 WIB

Dwit 3 Tahun Mandek, Wanita Ini Nekat Hadang Mobil KDM di Lapangan Den Sakti Tambun Selatan

22 Februari 2026 - 21:50 WIB

Trending di BERITA UTAMA
error: Content is protected !!