Malang, RepublikNews – Lembaga Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepoitisme (MPPKKN) akan melakukan kontrol sosial ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se Jawa Timur.
Ketua DPW MPPKKN Jawa Timur Nurcahyono beserta anggotanya memonitoring, evaluasi dan pengawasan dalam proses pembangunan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan LKPD dari Badan pemeriksa keuangan (BPK RI) Jawa Timur.
Banyaknya temuan kesalahan di pemkab-pemkab Jawa timur Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan pemeriksaan keuangan (BPK RI) di Pemkab Jawa Timur Membuat Lembaga MPPKKN melakukan sosial kontrol ke Pemkab-Pemkab Jawa Timur.
Cahyo mengungkapkan ke pada awak media” kami akan bekerja sesuai tupoksi lembaga kami & sesuai AD/ART memonitoring,evaluasi dan pengawasan dalam proses pembangunan yang sifatnya kontrol sosial untuk mewujudkan transparansi dan penyelenggarakan pembangunan, penegakan supremasi hukum.
Banyaknya temuan kesalahan di pemkab dari hasil audit BPK (dokumen) yang akan saya buat acuan datang menanyakan langsung ke pemkab-pemkab baik secara lisan dan tertulis dan melayangkan surat konfirmasi secara resmi dari lembaga kami ungkapnya cahyo. (red)
