Lampura, RepublikNews – Buntut dari ketidak adilan dalam penyaluran Bantuan Sosial Emak-Emak akhirnya menyampaikan keluhan mereka selama ini dengan mengadakan Aksi Damai di Depan Kantor Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
Masyarakat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Desa khususnya kepada Taslim selaku Kepala Desa, sering melakukan tindakan Diskriminasi kepada masyarakat.” kata segenap orator aksi.Jumaat,26/6/2020.
Nonha Sartika”salah satu Aktivis 98 selaku Koordinator Aksi mengatakan mengenai dugaan-dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penyelewengan aset Pemerintah Desa Dwikora, di antaranya kegiatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di samping itu juga pemerintah desa kerap kali melakukan tindakan pungli kepada masyarakat di dalan pembuatan dokumen pribadi.
“Pembuatan KTP/KK di pungut biaya oleh staf Desa terus KPM-BPNT di pungut uang Rp.10.000,00. (sepuluh ribu rupiah), pembohongan dalam pembuatan kartu penerima manfaat gas bersubsidi harga Rp.5000, (lima ribu rupiah,) dengan janji pemegang gas bersubsidi Rp.16.500, jenam belas ribu lima ratus rupiah),”jelasnya
Yang lebih mengheran kan lagi para penerima Bantuan Sosial mayoritas keluarga Besar Kepala Desa serta Bantuan Lansung Tunai atau BLT Dana Desa yang layak tidak menerima,tapi sebaliknya yang mampu dan tergolong rakyat sejahtera mendapatkan bantuan,”tambah Nonha
Senada di sampaikan oleh Perwakilan Mahasiswa UNSRI Universitas Sriwijaya yang kebetulan orang tua mereka berdomisili di desa setempat sangat prihatin melihat kondisi masyarakat Desa Dwikora sehingga mereka turut hadir dalam aksi damai tersebut,
“Dengan adanya keluhan masyarakat Dwikora kami mahasiswa mendorong agar kiranya Pemerintah Daerah melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Lampung Utara,untuk mengambil sikap tegas menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat setempat,”harapnya.
Sampai berita ini di terbitkan Kepala Desa dwikora bapak Taslim belum dapat di mintai keterangan. (Arman)
