PKL Menuntut Gubernur Jatim Terpilih Ikut Pro Aktif
Surabaya, RNews – Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi maka pengusaha kecil seringkali tersisihkan dengan banyaknya pengusaha ritel dan waralaba yang semakin menjamur akhir akhir ini.
Tanpa terkecuali hal ini berdampak pada pedagang kaki lima (PKL) selaku pengusaha kecil dan menengah.
Sosok muda sederhana dan bersahaja RAHARDIAN BUDI SH.MH selaku ketua asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) provinsi jawa timur mengharapkan peran aktif dari gubernur serta wakil gubernur dalam mengatasi permasalahan ini memperhatikan kondisi ini.
Kami menganggap perlu adanya campur tangan Pemerintah Provinsi jawa timur khususnya pelaku usaha mikro untuk Meningkatkan SDM, peningkatan taraf hidup, Jaminan Kesehatan dan keselamatan bagi pedagang kaki Lima serta Pengawalan aspirasi para pedagang kaki Lima agar ketika pengambilan kebijakan oleh pemerintah akan tepat sasaran, ujar pria berputra satu kelahiran gresik 38 tahun lalu, yang akrab disapa budi ini.
Dan ini semua sejalan dengan program *NAWA BHAKTI SATYA* nya bunda Khofifah dan mas emil, khususnya bhakti yang ke-8, *JATIM AMANAH* yaitu Memperkuat Industri perdagangan, koperasi menuju ekonomi berdikari.
Adapun aspirasi-aspirasi dari para pedagang kaki Lima yang ingin disampaikan kepada bunda Khofifah dan mas emil sebagai Gubernur & wakil gubernur Jawa Timur, antara lain :
1. Memfasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pedagang Kaki Lima Melalui Pelatihan, Pembinaan, Dan Pendidikan.
2. Memfasilitasi Kredit Lunak (KUR)Bagi Pedagang Kaki Lima.
3. Memfasilitasi Perluasan Jaringan Pemasaran Bagi Pedagang Kaki Lima Melalui Pembukaan Akses Kerja Sama Yang Saling Menguntungkan untuk memperkuat Ekonomi Kerakyatan
4. Memfasilitasi Pendirian Koperasi Pedagang Kaki Lima Menuju Ekonomi Yang Berdikari.
5. Membangun Infrastruktur, Sarana Prasarana, dan Fasilitas Pendukung yang baik Di Pedagang Kaki Lima
6. Mendukung Percepatan Kawasan PKL didalam Ekonomi Strategis, tegakkan kembali ekonomi rakyat Dan mengembalikan kedaulatan ekonomi berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945.
7. Memberikan fasilitasi distribusi barang Dan jasa pedagang kaki lima.
8. Memberikan fasilitas Daya dukung Teknologi Informasi Dan komunikasi Pedagang kaki Lima.
9. Melibatkan pedagang kaki Lima dalam pengambilan kebijakan yang berkenaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Kami berharap dengan hadirnya Pedagang Kaki Lima Jawa Timur *Kerja Sejahtera*, peran serta aktif pemerintah kabupaten (kota), pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah pusat, serta ditunjang kerjasama yang harmonis dengan pihak swasta akan bisa meningkatkan daya saing dan pendapatan sehingga terwujud pedagang kaki Lima jawa timur yang bermartabat, makmur dan sejahtera, imbuh budi. (Tim sedulur)