Mojokerto, RepublikNews – Pada pemberitaan sebelumnya Khusnul Ali Ketua DPP MPPK2N Kabupaten Mojokerto dikabarkan dirinya akan melaporkan pungli Biaya PTSL di Desa Japan ke penegak hukum karena dirinya sudah memiliki bukti kwitansi pembayaran yang melebihi dari SKB 3 Menteri.
Pernyataan ketua MPPK2N bukan isapan jempol, Senin 11/05/2020. Dugaan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Japan kecamatan Sooko resmi di laporkan olehnya ke Kejaksaan Negeri Mojokerto. Pasalnya program tersebut di duga jadi ajang mencari keuntungan oleh oknum di desa Japan.
Menurut Ali, Pemohon PTSL di kenakan biaya sebesar Rp. 500.000 bagi warga masyarakat desa Japan yang ikut program PTSL. Dan ironisnya panitia PTSL telah menyiapan surat pernyataan yang sudah bermaterai 6000, dimana isinya bahwa masyarakat tidak keberatan dengan biaya Rp.500.000 yang sudah di tentukan oleh panitia.
” surat laporan dan beberapa barang bukti yaitu kwintansi pembayaran sebesar Rp. 500.000 dan bukti pernyataan sudah kita serahkan ke kejaksaan kemarin (11 Mei 2020),”kata Khusnul Ali.
Kita berharap semoga Kejaksaan Negeri Mojokerto segera turun tangan dan menindaklanjuti kasus ini, semua sudah jelas kok masak pihak penegak hukum masih harus bertele tele untuk menanganinya, tetbukti bersalah proses sesuai hukum yang. berlaku,”pungkas Khusnul Ali. (Red)
