Mojokerto, RepublikNews – Dengan diundangkannya UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan kepada pelaku usaha, Disebutkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL- UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) wajib memiliki izin lingkungan ataupun ijin Limbah.
Mengacu pada undang tersebut, dan Dari hasil penulusuran tim media RepublikNews, ditemukan data data dari beberapa hotel di Mojokerto, Di tenggarai melanggar perizinan. Selain tidak memiliki izin pembuangan air limbah (IPAL), juga tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3.
Beberapa pihak hotel saat dikonfirmasi beralasan sudah mengurus perizinan, namun belum keluar izinnya. Belum keluarnya izin itu karena berkas mereka tidak lengkap dan prosedur pengolahan limbah B3 tak sesuai aturan.
Ada pengakuan dari salah satu pihak menagemen hotel yang merasa berat mengurus izin, karena terkendala biaya dari pihak ketiga. Sebab pembuangan limbah B3 banyak yang dikelola perusahaan yang ahli di bidangnya.
Dari hasil investigasi dilapangan yang di himpun awak media ini, Sebetulnya pihak hotel sudah mengetahui peraturan dan prosedurnya berikut sanksi yang akan di terima, namun banyak yang terkendala biaya untuk mengangkut dan mengolah limbah.
Dimana Salah satu persyaratan pengelolaan limbah B3 adalah MoU pengiriman limbah dari hotel dengan transporter pada pengolah limbah. Sedangkan transporter juga punya aturan, yakni dengan menandatangi MoU limbah yang dipisahkan sesuai jenisnya.
Dan mereka juga menyadari tanpa izin lingkungan, maka izin yang lain tidak dapat dikeluarkan dan usaha atau kegiatannya tersebut dapat dibekukan.
Lalu bagaimanakah tindakan pemerintah kabupaten Mojokerto dalam menyikapi hal ini,…? (Tim) Bersambung..
