Mojokerto, RepublikNews – Ratusan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 saat ini berpotensi besar terjerat perkara hukum,hal ini terkait peredaran Buku-Buku Teks Pendamping materi di Satuan Pendidikan yang mereka pimpin.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif BARRACUDA INDONESIA, Hadi Purwanto, ST. saat mengumumkan hasil penelitiannya terkait Tingkat Kepatuhan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Mojokerto, Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan pada
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021 pada Senin (21/12) di Kantor Pusat BARRACUDA INDONESIA Jalan Banjarsari No. 59 Desa Kedunglengkong Dlanggu Mojokerto.
“Berdasarkan hasil penelitian Kami, tingkat kepatuhan Sekolah Dasar Negeri di Dinas Lingkungan Kabupaten Mojokerto Mojokerto Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020 – 2021 berkisar 7,8 % atau 30 SDN memilih tidak memakai Buku Teks pendamping Materi karena buku-buku tersebut meragukan. Sementara 92,2 % atau sekitar 356 SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memilih memakai Buku Teks Pendamping Materi dari berbagai penerbit,” ungkap Hadi.
Masih menurut Hadi sangat memprihatinkan karena ini mengindikasikan lemahnya kualitas kinerja jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional dilingkungan kerjanya.
“Ini PR besar buat Pak Kadis dan jajarannya. Terutama Bu Kabid Pendidikan Dasar. Begitu mudahnya SDN-SDN di Lingkungan Dinas kabupaten Mojokerto menjadi ajang bisnis para penerbit nakal dan tidak bertanggung jawab untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya. Karakter ratusan Kepala SDN juga rapuh, mudah tergoda iming-iming penerbit nakal. Tidak memandang tanggung jawab lahir batin mereka kepada para siswa dan orang tua siswa.
Saya pribadi prihatin terhadap kinerja jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, “ tegas Hadi.
Peran Kepala Sekolah jelas apapun alasannya tidak mungkin buku-buku
tersebut datang sendiri ke sekolahan tanpa permisi kepada Kepala Sekolah.
Permufakatan dalam hal ini sudah jelas. Akan menjadi bencana apabila buku buku tersebut diterbitkan dengan materi dasar hasil kejahatan atau penipuan.
Dapat dipastikan jerat hukum menanti para Kepala Sekolah karena mereka memilik peran jelas karena ikut mengedarkan buku yang diduga hasil kejahatan lalu memberikan perintah kepada jajarannya agar memperdagangkan kepada murid-muridnya.
Hadi memaparkan potensi jerat hukum bagi ratusan Kepala SDN ini sangat
memungkinkan sekali karena mereka terkesan mengabaikan dan tidak patuh terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.
Ketidak patuhan Kepala Sekolah terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 inilah awal bencana yang siap mengancam ratusan Kepala SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan jeratan hukum. Banyak Kepala Sekolah tidak berhati-hati saat menentukan Buku Teks
Pendamping Materi untuk Satuan Pendidikannya.
Hasil penelitian Kami, mayoritas Kepala Sekolah tergiur besarnya potongan harga buku yang ditawarkan. Potongan harga yang ditawarkan bisa mencapai 50 persen. Ada beberapa Kepala Sekolah yang jujur mengakui saat Kami melakukan wawancara,” jelas Hadi.
Banyak ditemukan Buku Teks Pendamping Materi terbitan berbagai penerbit yang beredar di satuan Pendidikan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan Undang Undang yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah Buku Teks Pendamping Materi yang seolah-olah telah mempunyai ISBN. Tetapi saat Kami kaji, ISBN yang tercantum dalam Buku Teks Pendamping Materi tersebut tidak pernah terdaftar di
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Ada sejumlah Buku Teks Pendamping Materi juga yang tidak sesuai antara
nama penulis buku yang tercantum dalam buku dengan nama penulis buku yang terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk buku yang sama.
Yang paling fatal lagi ada sejumlah Buku Teks Pendamping Materi sebuah penerbit yang hampir sama dengan Buku Teks Pendamping Materi terbitan penerbit lain akan tetapi hanya diganti kulit bukunya saja.
“Kepala Sekolah tidak berhati-hati bahwa ada beberapa penerbit nakal yang sengaja melakukan penipuan ISBN, penipuan nama penulis buku dan ada penerbit yang hanya menganti kulit depan buku terbitan penerbit lain sementara naskah dalamnya sama persis. Ini adalah delik kejahatan murni. Dan Kepala Sekolah mempunyai peranan penting terkait bisa beredarnya buku buku tersebut di Satuan Pendidikannya,” tegas Hadi.
Menurut Hadi, ada ratusan Kepala SDN di Dinas Pendidikan Kabupaten
Mojokerto yang memakai Buku Teks Pendamping Materi yang hanya diganti kulit bukunya saja oleh salah satu penerbit nakal dalam kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikannya.
Sementara naskah dalamnya sama
persis/utuh dengan Buku Teks Pendamping Materi terbitan penerbit lain. Banyak batasan-batasan yang dilanggar oleh ratusan Kepala Sekolah sehingga jerat hukum menanti mereka terkait bisa beredarnya Buku Teks Pendamping materi hasil plagiat ini di Satuan Pendidikannya.
Menurut Hadi batasan Pertama yang dilanggar ratusan Kepala Sekolah ini adalah Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar. Dalam pasal ini jelas bahwa Kepala Sekolah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk bisa
beredarnya Buku Teks Pendamping Materi hasil plagiat tersebut.
Batasan Kedua yang dilanggar ratusan Kepala Sekolah ini adalah Pasal 17 undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Dalam pasal ini diterangkan bahwa Kepala sekolah selaku ASN dilarang
menyalahgunakan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau larangan bertindak
sewenang-wenang.
Ratusan Kepala Sekolah telah menyalahgunakan wewenang dengan secara pribadi bekerjasama dengan penerbit nakal agar Buku Teks Pendamping Materi hasil plagiat terbitan mereka diperdagangkan di Satuan Pendidikannya.
Batasan Ketiga yang dilanggar ratusan Kepala Sekolah ini adalah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS. Disini jelas bahwa Kepala Sekolah selaku PNS telah menyalahgunakan wewenang dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan keuntungan
bagi penerbit nakal terkait bisa beredarnya Buku Teks Pendamping Materi hasil plagiat tersebut di Satuan Pendidikannya.
Batasan Keempat yang dilanggar ratusan Kepala Sekolah ini adalah Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan
oleh Satuan Pendidikan.
Bahwa ratusan Kepala Sekolah ini tidak melaksanakan kewajiban pertamanya untuk menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Kementerian untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya bahwa ratusan Kepala Sekolah ini tidak melaksanakan kewajiban keduanya untuk melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di Satuan Pendidikannya apakah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam hal ini ratusan Kepala Sekolah cenderung memilih Buku Teks Pendamping Materi hasil plagiat tersebut karena tergiur potongan harga dari penerbit nakal yang cukup besar.
Batasan Kelima yang dilanggar ratusan Kepala Sekolah ini adalah Pasal 11 Permendiknas No. 2 tahun 2008 tentang Buku dan Pasal 63 Ayat 1 UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Ratusan Kepala Sekolah ini sengaja memperjual belikan Buku Teks Pendamping Materi hasil plagiat didalam lingkungan sekolah. Fakta ini bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Jatirejo.
“Di wilayah Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Jatirejo, murni buku-buku ini diperjual belikan di sekolah. Fakta ini didukung kesaksian beberapa wali murid yang berasal dari masing-masing SDN di wilayah dua kecamatan tersebut. Data Kami akurat,” tegas Hadi.
Landasan dasar yang digunakan dalam penelitian BARRACUDA INDONESIA ini ada 19 kerangka acuan yang terdiri dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku, Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, Lampiran Permendikbud No. 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP No. 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, PP No. 31 Tahun 2006 tentang sistem Pelatihan Kerja Nasional,
Selain itu Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Penerbitan Buku, Pedoman BNSP 201-204 Tahun 2014, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia KEP.287/LATTAS/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Kesenian, Hiburan dan Kreavitas Bidang Hiburan, Seni dan Aktivitas Lainnya pada Jabatan Kerja Penulis Buku Nonfiksi Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep.373/Lattas/XII/2017 tentang Register Standar Khusus Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Penerbitan Bidang Aktivitas Penerbitan Buku pada Jabatan Kerja Editor Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia.
BARRACUDA Indonesia sendiri telah melakukan penelitian terhadap 386
SDN di Lingkungan Dinas kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dimulai sejak awal Bulan Juli 2020 dan berakhir pada 13 Desember 2020.
“Kami menjamin hasil penelitian Kami 96 % akurat dan siap dipertanggung jawabkan kepada semua pihak. Tujuan penelitian Kami semata mata demi ikut berperan serta menjaga dan mewujudkan tujuan mulia bangsa ini yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami juga ingin memberi dampak manfaat kepada dunia pendidikan di Kabupaten Mojokerto agar tujuan pendidikan nasional tercapai.
Dan Atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Drs. Zainul Arifin, M.Si. beberapa bulan yang lalu Kami juga telah selesai memberi bimbingan dan berbagi ilmu kepada Kepala SDN di 16 Kecamatan tentang teknik sederhana menganalisa Buku Teks Pelajaran yang baik dan benar,” terang Hadi.
Dari Hasil penelitian ada sekitar penerbit yang produk bukunya digunakan sebagai bahan kegiatan belajar mengajar. Penerbit itu antara lain Penerbit & Percetakan EFFA, CV Prima Multi Talenta, CV Hasan
Pratama, CV Gema Nusa, CV Pustaka Grafika, CV Prima Putra Pratama, CV Dewi Pustaka, PT Penerbit Intan Pariwara, PT Intan Pariwara dan CV Surya Gemilang.
Hasil penelitian juga menyatakan bahwa produk buku yang mendominasi pasar
adalah buku pendamping materi dengan merk dagang New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka yang beralamatkan di Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
“Buku yang mendominasi pasar adalah merk New Fokus. Buku ini menyebar hampir di wilayah Kabupaten Mojokerto hanya untuk wilayah Kecamatan Pacet, tidak ada satupun SDN yang mengambil buku ini. Sedang wilayah Kecamatan Trowulan, Jatirejo, Dlanggu, Gondang, Mojoanyar, Trawas dan Bangsal buku ini sangat mendominasi,” terang Hadi.
Dominasi buku New Fokus terbitan CV Dewi Pustaka memang tidak bisa
dipungkiri. Hasil pengamatan dimasyarakat buku ini memang banyak dijumpai. “CV Dewi Pustaka diketahui milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Hanura yang sekarang duduk di Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten Mojokerto. Sangat istimewa,” pungkas Hadi. (Tim)
