Banyuwangi, RepublikNews – Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi di sektor Pariwisata diantaranya berasal dari pajak salah satunya dalam bentuk ticketing yang sudah di porporasi di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi.
Sementara di Pantai wisata gerajagan yang dalam gelaran event hari raya idul fitri tidak menggunakan ticket yang tidak di porporasi, yang berarti sudah menyalahi aturan dan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara yang di gelar mulai tanggal 1/06/2019 sampai dengan 30/06/2019 dengan harga tiket sebesar Rp.20.000 di pantai Grajagan yang merupakan kawasan Perhutani Banyuwangi Selatan.Sementara saat di konfirmasi salah satu petugas perhutani mengatakan bahwasanya tiket untuk masuk wisata Grajagan tahun ini memang tidak di porporasi dan sudah dilimpahkan sepenuhnya ke pihak ketiga.
“Tempat wisata Grajagan selama libur lebaran kemarin ini di kelola oleh pihak ketiga mas, jadi kita serahkan semuanya pada pengelola namun kami baru tahu kalau tiket masuknya tidak di porporasi, seharusnya ya patuh terhadap aturan dengan tertib pajak, untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung pada pihak pengelola atau pihak ketiga waktu itu.” Ungkapnya
Pengelola pantai wisata Grajagan jelas sudah menabrak perjanjian kontrak kerjasama antara pihak perhutani dengan pihak pengelola dimana sudah tertuang di pasal 6 ayat 6 yang menyatakan “segala hal yang timbul dari kegiatan event hari raya idul fitri 1440 H/2019 menjadi tanggung jawab pihak kedua ” seperti Perijinan, Porporasi tiket yang di pakai selama event, Keamanan Ketertiban Kebersihan dan Keasrian lokasi wisata, dan segala resiko yang mungkin terjadi.
Sementara lain halnya dengan pengelola pantai wisata gerajagan Johan saat di konfirmasi oleh awak media justru malah mengalihkan ke orang lain.
” semua sudah clear mas dan silahkan tanya ke Iqbal ,” jawabnya singkat melalui pesan Whats Up dan tidak membalas lagi saat dipertanyakan clearnya dan kapasitasnya. (tim)
