Jombang, RepublikNews – Bagi kaum hawa, kosmetik merupakan kebutuhan utama. Kebutuhan jenis kosmetik juga semakin beragam. Hal tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup menggiurkan. Namun, membuat dan menjual produk kosmetik tidak bisa sembarangan.
Produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika tidak, produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda yang tidak sedikit.
Tapi masih banyak juga pengusaha nakal yang mengindahkan peraturan tersebut.Seperti warga jombang yang berinisial D telah berani menjual atau memasarkan produk kosmetik Tanpa Izin Edar(TIE)/ilegal.
Dibuktikan dengan temuan awak media Republik news pada tanggal 19 Desember 2021 berupa cream pemutih wajah /kulit yang ditemukan diruko/ rumah yang difungsikan juga sebagai tempat penyimpanan dan mendistribusikan kosmetik.
Dari pengakuan pemilik toko tersebut, Ddk (inisial*red) memang pernah menjual produk kayak gitu tapi itu dulu sekitar 7-8 bulan yang lalu setelah didatangi anggota Polres Jombang sekarang sudah tidak menjual lagi dan sekarang hanya menjual produk kosmetik yang sudah tercatat di BPOM saja,” ungkapnya.
Ddk, juga mengaku pernah didatangi pihak Polda Jatim guna mengecek izin edar dari BPOM tapi tidak terbukti kerena barang kosmetik yang dijual katanya sudah ada izin semua dari BPOM.
Tapi anehnya dari pengakuan pengusaha tersebut tidak ada yang benar, faktanya kami dari awak media RepublikNews menemukan beberapa produk yang masih dipasarkan seperti cream pemutih wajah/kulit white dan natural cream, herbal plus, sama lotion siang (spf tunggi) dan lotion malam (green tea) semua produk ini diduga belum terdaftar atau tidak melalui pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sedang fakta di lapangan melihat dari bentuk fisik yang ada ditemukan kejanggalan yang di duga barang tersebut adalah produk kosmetik ilegal. Dari nomor yang terdaftar (barcode) tidak sesuai dengan bentuk fisik kosmetik. Namun hal tersebut masih dugaan, dan untuk kebenarannya, tim awak media RepublikNews akan berkordinasi dengan pihak BPOM ataupun instansi terkait.
Padahal sudah tertulis jelas saksi pidana bagi yang melanggar kelayakan serta tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM baik produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda yang tidak sedikit. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Menurut UU Kesehatan, Kosmetik termasuk dalam jenis sediaan farmasi. Menurut Pasal 98 ayat (1), sediaan farmasi (termasuk kosmetik) harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Sehingga, untuk memproduksi kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah (Pasal 105 ayat (2)).
Sementara menurut Pasal 106 ayat (1), kosmetik harus mendapat izin edar sebelum diperjualbelikan. Hal itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Sehingga memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM merupakan pelanggaran hukum.
Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut cukup berat. Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dipenjara 10 tahun dan didenda 1 miliar rupiah (Pasal 196 UU Kesehatan). Sementara produsen atau penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar bisa dipenjara 15 tahun dan didenda 1,5 Miliar (Pasal 197 UU Kesehatan).
Ancaman sanksi tersebut bukan isapan jempol. Faktanya, sudah banyak produsen maupun penjual kosmetik ilegal yang masuk penjara. (Im/ris)
