Pesisir Barat, RepublikNews – Sejumlah wali murid yang menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung mengeluhkan adanya pungutan untuk pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah tersebut.
Pasalnya,Salah satu wali murid SMAN 1 Ngambur yang saat ini enggan di sebutkan namanya mengaku bahwa dirinya merasa terbebani dengan adanya Uang LKS tersebut, dirinya terpaksa harus mengeluarkan sejumlah uang khususnya untuk membayar 17 mata pelajaran LKS kepada pihak sekolah.
“anak saya beli buku LKS ke Pihak sekolah Sebesar Rp10.000 per LKS, semuanya ada 17 LKS mas,” terangnya pada Senin (16/03/2020).
Lanjutnya “Saya khawatir anak saya tertinggal pelajaran yang diberikan sekolah mas, tapi mau gimana lagi mas walaupun orangtua kebanyakan ekonominya menengah ke bawah kami tetap membayar untuk pembelian buku LKS tersebut, ”katanya.
Ketua KIP Aceh Timur Ribut Sama Pegawai Kontrak Dan Kantor KIP Di Segel Oleh Masyarakat
Parahnya lagi,selain pembelian buku LKS di sekolah, berbagai iuran juga di bebankan kepada wali murid seperti di tahun 2019 kemarin,siswa di bebankan untuk pembayaran uang komputer sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu) per siswa, dan iuran untuk pembangunan di sekolah sebesar Rp.40.000 ribu persiswa juga beberapa kegiatan di sekolah masih saja menarik iuran kepada siswa.
“Kami merasa ter bebani mas dengan adanya iuran terbut,apa lagi siswa yang sekolah di situ kebanyakan jaraknya jauh dari sekolah.belum biayaya transportasi anak kami setiap hari, Rp. 15.000 ribu per harinya,” ungkapnya.
“Selain itu,belum lama ini saya beserta wali murid yang lain,di undang ke sekolah untuk rapat komite,terkait adanya divisit Anggaran Bosda di sekolah tersebut,jadi di bulan Januari kemarin tahun 2020 ini kami harus membayar iuran sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per-bulan.dari Rp.150.000 ribu itu,uang untuk pembangunan 40.000 ribu dan 110.000 ribu untuk pembayaran SPP, “tambahnya.
“Mirisnya lagi mas,ada kawan anak saya satu kelas yang sangat tidak mampu sangat mengeluh terkait adanya iuran pembangunan dan uang SPP yang di berlakukan terhitung sejak bulan Januari tahun 2020 ini mas, karena di berlakukannya iuran tersebut, sehingga iya merasa tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” pungkasnya.
Terkait keluhan tersebut,media ini langsung mengkonfirmasikan ke pihak sekolah.menurut keterangan Basarudin S.Pd.,selaku guru dan wakil kepala sekolah Bidang Kesiswaan menjelaskan,
“untuk pembelian buku LKS memang sudah dari dulu mas,kalo untuk penjelasan mengenai masalah buku LKS ada ibu Ponirah sebagai pihak pengelola yang lebih tau “jelasnya rabu (18/03/2020).
Di samping itu,mengenai iuran sebesar Rp.150.000 perbulan,iya juga membenarkan bawasannya penarikan tersebut di karenakan adanya divisit masalah anggaran dana Bosda.
“Terkait masalah itu,karena dana Bosda mengalami divisit,dan dana bos tidak dapat untuk pembayaran guru honorer,maka pihak sekolah menggelar rapat komite sekolah.kalo ingin lebih detil dan jelasnya,hubungi kepala sekolahnya mas”pungkasnya.
Dalam hal ini,wali murid berharap kepada kepala sekolah agar lebih bijak dalam pengelolaan dana BOS, sehingga tidak terlalu membebani kepada pihak wali murid. (Nur)
