Banyuwangi, RepublikNews – Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin (DPK-ARM) Muhammad Helmi Rosyadi memenuhi panggilan penyidik Polresta Banyuwangi pada senin (2/11/2020). Helmi tiba di ruang Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal (Pidkor Satreskrim) sekitar pukul 14.00 WIB dengan didampingi wakil sekretaris DPK-ARM, Novita Dian Budiyanti.
Sebelumnya Helmi melayangkan pengaduan ke Polresta Banyuwangi, karena diduga kuat ada indikasi pungli dalam penarikan tiket masuk ke pantai Boom Marina Banyuwangi. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari pihak pengelola yang mengatakan jika harga tiket Rp 15 ribu perorang tersebut include dengan voucher makan atau minum sebesar Rp 4 ribu rupiah. Harga tiket tersebut belum termasuk biaya parkir kendaraan bermotor.
https://www.republiknews.id/2020/11/02/puluhan-warga-kks-kecamatan-bangorejo-resah-agen-langganannya-di-hentikan-tanpa-sebab/
Dari harga tersebut, setiap pengunjung mendapatkan voucher senilai Rp. 4.000,- yang dapat ditukarkan dengan makanan atau minuman seharga voucher ke pelaku UMKM yang berjualan di kawasan tersebut. Namun jika tidak ditukarkan maka nilai voucher akan masuk ke kas pengelola.
“Jika sesuai perda yang bisa diambil adalah biaya parkir dan hiburan, tapi kalau hiburan apa wahana atau tontonan yang disajikan?,” terang Helmi.
Helmi mencontohkan, pembangunan hotel yang berada di pinggir laut, bukan berarti pesisir pantai juga milik hotel dan dapat di pagar sesuai kemauan pengelola. Sementara di pantai Boom Marina Banyuwangi yang disajikan hanya laut, bukan sesuatu tontonan komersial.
“Kita tegas menolak ruang-ruang publik dijadikan area privat, sehingga kita melaporkan PT. Pelindo Properti Indonesia (PPI) karena menarik tiket kepada warga Banyuwangi yang hendak masuk ke Pantai Boom Marina Banyuwangi,” pungkas Helmi.
Reporter
Supriadi, Kabiro Banyuwangi
