Gresik, RepublikNews – Suasana kondusif yang selama ini terjalin antar sesama wartawan dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) di Kabupaten Gresik tiba-tiba jadi gaduh akibat pernyataan Ketua salah satu komunitas wartawan di Kabupaten Gresik. Dalam pernyataannya, ketua komunitas wartawan yang juga jadi kontributor salah satu televisi swasta tersebut menyebutkan adanya wartawan dan LSM abal-abal yang sering mengintimidasi dan memeras kepala desa di Gresik.
Sebutan wartawan dan LSM “abal-abal” oleh Ketua komunitas wartawan tersebut disesalkan oleh LSM GMAS (Generasi Masyarakat Adil Sejahtera). Ketua DPD LSM GMAS Kabupaten Gresik, Julianus menantang Ketua komunitas wartawan itu untuk membuka data LSM atau wartawan abal-abal yang disampaikan di media beberapa hari ini.
“Silakan buka nama LSM dan media abal-abal itu. Jangan buat gaduh, karena media dan LSM di Kabupaten Gresik selama ini damai dan kondusif dan tidak ada saling tuding. Mungkin karena ada aspek kepentingan, sehingga ada gerombolan wartawan yang menamakan diri komunitas wartawan, kemudian ketuanya mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh masyarakat,” tegas Julianus dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis 25 Mei 2023.
Julianus pun tak segan jika pihaknya menemukan data bahwa ada media yang tergabung sebagai anggota komunitas wartawan tersebut bisa disebut abal-abal. Sebab, ada media yang tergabung dalam komunitas wartawan tersebut tidak patuh dalam melaporkan perpajakan badan usahanya, baik SPT Tahunan atau bulanan. Padahal, ada kerjasama iklan atau advertorial dari Pemkab Gresik terhadap media tersebut.
“Kami tidak ingin menyebut media apa saja yang terindikasi abal-abal itu, karena pasti akan makin gaduh. Kami punya bukti, bukan sekadar pernyataan. Kami hanya ingin Kabupaten Gresik ini kondusif, apalagi menjelang tahun politik. Jika ada kepala desa yang penggunaan anggaran desanya sesuai, kenapa harus takut dengan LSM atau wartawan. Sampaikan saja apa adanya. Temui wartawan dan LSM yang ingin konfirmasi, tabayyun. Kecuali mereka memang salah dalam menggunakan anggaran, lalu berlindung ke gerombolan wartawan yang menyebut dirinya komunitas,” tegas Julianus.
Julianus pun akan berada di garda depan untuk berpihak kepada kepala desa dengan catatan kepala desa tersebut benar dan tidak ada indikasi penyimpangan anggaran di desanya. Sebaliknya, jika kepala desa tersebut terindikasi salah, maka pihaknya yang akan mendorong aparat penegak hukum untuk memprosesnya.
“Saya kira LSM dan wartawan di Gresik sepakat, mereka tidak anti pembangunan. Justru, kami sangat senang di desa terdapat pembangunan jalan, infrastruktur, gedung, bahkan bantuan sosial. Tapi jika itu disalahgunakan anggarannya, maka kami menjalankan kontrol sosial dengan mengingatkan kepala desa ada yang menyimpang dalam pelaksanaan pembangunan itu. Kadang, itu diartikan berbeda oleh oknum-oknum Kades yang merasa bersalah. Lalu mereka mencari perlindungan, salah satunya komunitas wartawan tersebut,” kata Julianus. (Yan)
