JOMBANG | Dalam memperingari Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026, organisasi media Majelis Pers Indonesia Raya (MPIR) korwil Jombang melaksanakan Tasyakuran atas eksistensi organisasi yang saat ini telah berdiri sejak tahun 2017 silam pada Senin, 9 februari 2026 di Base camp Jogoroto Jombang.
Selain acara tasyakuran, MPIR Jombang juga berdiskusi dan merumuskan permasalahan dari segala aspek seperti, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah baik sosial, budaya, pendididkan dll. yang harus ditindaklanjuti sebagai sosial kontrol.
Menurut Ketua MPIR Jombang, Harisa Arief Baosuki, saat banyak isu -isu kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk ditindak lanjuti, agar kebijakan ataupun program pemerintah bisa tepat sasaran ke masyarakat dan mendapat manfaatnya.”terangnya.
lanjut harisa, selain itu juga menekankan kepada seluruh anggota MPIR Jombang untuk terus berkarya untuk menjalankan profesi jurnalis serta menjaga kekompakan dalam organisasi MPIR, demi menjaga amanah masyarakat sebagai sosial kontrol atau jurnalis. “tetap berkarya dan menjaga kekompakan serta komunikasi antar anggota MPIR. “pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris MPIR Jombang, Sahrehal Abdu, menyampaikan berbagai dinamika kebijakan pemerintahan saat ini perlu diawasi dan dikontrol dalam bentuk pemberitaan yang sesuai fakta dilapangan.
oleh karena itu peran dari media khususnya di Jombang sangat dibutuhkan sebagai bentuk informasi yang transparan dan nyata bagi masyarakat khususnya Masyarakat Jombang.
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum MPIR Jombang, Iwan Sugiarto, SH, menegaskan untuk terus menyuarakan suara masyarakat melalui wadah media yang telah diamanatkan melalui Undang-Undang No.40 tahun 1999 untuk terus menjadi kontrol kebijakan pemerintah. “tuturnya.
Masih kata Iwan, Seorang Jurnalis tidak perlu takut dari ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak manapun atas pemberitaan yang ditulis sepanjang tidak keluar dari koridor dalam UU Jurnalistik.
Momentum HPN sekarang, menjadi semangat untuk teman-teman dalam mencari informasi yang akurat terutama kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. “Tutupnya.
Sementara, Puluhan anggota yang tergabung dalam organisasi MPIR Korwil Jombang yang hadir dalam acara tersebut menyatakan sikap untuk terus mengawal agenda kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. (red)
