Tuban, RepublikNews.
Warga Desa Tahulu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban merasa dikecewakan oleh kepala desanya , hal ini dipicu oleh tidak adanya transparansi anggaran yang digunakan buat pengerjaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pihak pemdes setempat.
Enam orang perwakilan warga desa Tahulu, pada Kamis, 22/08/2019 menyerahkan surat pengaduan ke Kejaksaan Negeri Tuban dan Bupati Tuban yang isinya terkait dengan adanya dugaan penyelewengan Anggaran di tahun 2017-2018 yang bersumber dari APBDes dan APBDes perubahan.
Waris, Koordinator Warga Desa Tahulu pada RNews Tuban menyampaikan jika ada empat item proyek jalan dan gedung yang mencurigakan pelaksanaannya.” Dikarenakan pembangunan tersebut tidak ada keterbukaan yang bisa diketahui oleh masyarakat (tidak adanya papan proyek-red) sedangkan menurut pengamatan para warga, pembiayaan itu dihitung dan ditaksir secara bersama-sama bahwa proyek-proyek itu tidak sampai menelan anggaran segitu.” terang Waris yang diaminkan oleh warga yang lain.
“Pimpinan proyek (Kades) dan pihak-pihak terkait tidak pernah melibatkan lembaga-lembaga desa yang lain, sehingga kami bersepakat mengumpulkan tim perwakilan masyarakat desa kami untuk menaksir tentang perkiraan biaya nyata, proyek gedung serbaguna misalnya, dari pagu Rp.128.700.000 setelah kita hitung bersama tidak lebih dari Rp.67.700.000, proyek jalan yang berada di rt 02/rw 12 dan rt 02/rw 09 dari pagu Rp.141.000.000 dan Rp.18.000.000 setelah dihitung berkisar antara Rp.100.000.000 an, lalu proyek Balai desa kita hitung cuma Rp.201,6 Juta dari pagu sebesar Rp.310 juta, hitungan diatas itu kami melibatkan Tukang bangunan dan sudah kami Up semua.” kata Waris.
Waris cs menyampaikan bahwa disamping Bupati Tuban dan Kejaksaan Negeri Tuban , salinan surat pengaduan juga diberikan kepada , Kepolisian Tuban, Bappeda Tuban, Kecamatan Merakurak, Ketua DPRD Tuban, Fraksi PDI-P, Gerindra, Nasdem , PKB dan Golkar.
” Kita akan tunggu kepedulian dan jawaban dari pemangku kebijakan atas pengaduan kami, jika memang semua tidak ada yang peduli, kami akan membawa massa untuk berunjuk rasa supaya permasalahan di desa kami mendapatkan titik terang dan pihak- pihak yang menyalah gunakan wewenangnya harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan.” tegas Waris cs.
Kepala Desa Tahulu ,Sumariyono, saat dikonfirmasi via phone/ WA oleh RepublikNews , sampai berita ini di turunkan tidak memberikan jawaban.(@nt).
