Banyuwangi, RepublikNews – Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun ,menampung dan menindaklanjuti Aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat seperti halnya unjuk rasa yang disampaikan oleh LSM GMBI Banyuwangi.
Hal ini disampaikan wakil ketua sementara DPRD kabupaten Banyuwangi, H.Moh Ali Machrus usai menerima unjuk rasa yang di lakukan oleh puluhan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) gerakan masyarakat bawah indonesia (GMBI) pada Senin (02/09/2019).
Moh.Ali Machrus politisi PKB asal daerah Pemilihan Banyuwangi ll ini mengatakan, perwakilan GMBI Banyuwangi menyampaikan aspirasi terkait lambannya pelayanan dinas sosial terkait dengan penerbitan surat pernyataan miskin(SPM) bagi masyarakat yang membutuhkan .
GMBI menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik tentang penerbitan SPM, mereka menilai pelayanannya kurang baik dan kurang ramah,” ucap Ali Machrus kepada awak media REPUBLIK NEWS.
Lebih lanjut, Surat pernyataan miskin atau SPM itu adalah surat keterangan dari pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk warga miskin agar mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang anggarannya sudah disediakan pemerintah daerah,” terangnya.
“Penerima SPM itu adalah warga miskin yang belum tercover dalam kartu indonesia sehat (KIS) maupun penerima , bantuan jaminan kesehatan daerah.”
Untuk sementara, ungkap Ali Machrus DPRD hanya bisa menampung aspirasi yang disampaikan oleh LSM GMBI, dan akan ditindaklanjuti , setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk,” pungkasnya. (Adi)
