Lamongan, RepublikNews
Kabupaten Lamongan mendapat apresiasi sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam melakukan capaian implementasi pencegahan korupsi secara nasional dari Wakil Presiden RI KH Ma’aruf Amin.
Apresiasi itu diterima Bupati H.Fadeli.SH.MM dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Senin ,09/12/2019.
Bersama Pemkab Lamongan, hanya ada sembilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima apresiasi tersebut.
Yakni Pemprov Jawa Tengah, Kalimantan Utara dan Banten. Kemudian ada Pemkab Boyolali, Banggai, Pemkot Gorontalo, Pemkot Jambi, dan Pemkot Balikpapan.
Apresiasi ini didasarkan pada rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang merupakan program dari KPK dalam memberikan supervisi untuk pencegahan korupsi kepada pemerintah, pusat dan daerah.
Raihan Pemkab Lamongan tahun ini menunjukkan konsistensinya dalam melaksanakan berbagai rekomendasi dan supervisi dari KPK untuk pencegahan korupsi.
Karena dalam Korsupgah tahun lalu, Pemkab Lamongan menjadi yang terbaik di tingkat nasional.
“Apresiasi ini tentunya akan menjadi pelecut motivasi kami beserta seluruh jajaran untuk terus berpacu dan bersemangat dalam pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan prima,” ujar Fadeli usai menerima apresiasi.
Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik Nasional dalam pencegahan korupsi menurutnya karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh, 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.
“Kami tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ungkap Fadeli.
Seperti rekomendasi untuk memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
Diantara pemenuhan indikator tersebut adalah terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Kemudian ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen asset dan indikator tata kelola Dana Desa.
Sementara terkait pelayanan prima, saat ini sudah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020. MPP ini akan menyatukan semua pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.
Wapres KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, agar pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaa informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi.(@nt).
