Tuban, RepublikNews
Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Mandiri Sejahtera tahun 2019, diluncurkan oleh Bupati Tuban H.Fathul Huda , di Pendapa Kridho Manunggal Tuban, Kamis , 26/12/2019
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Hj Nurjanah, dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan BPNTD di Jawa Timur baru dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu Tuban dan Ngawi.
Tahun 2019, pelaksanaan BPNTD di Tuban meliputi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Tuban, Semanding, Kerek, dan Kecamatan Montong. Program ini tersebar di 31 desa dengan jumlah penerima sebanyak 168 KPM.
“Sedangkan pada 2020, BPNTD akan diperluas ke seluruh kecamatan dengan jumlah penerima 4.421 KPM.” jelas Nurjanah.
Jumlah KPM PKH Graduasi di Tuban mencapai 1.068 KPM. Rinciannya KPM PKH Graduasi Mampu sebanyak 378 KPM, KPM PKH Graduasi Mandiri 262 KPM, dan KPM PKH Graduasi Mandiri Sejahtera sebanyak 428 KPM.
Tuban termasuk 5 besar peraih penghargaan KPM Graduasi terbanyak di Jawa Timur. Penghargaan ini diraih pendamping PKH atas nama Setyaningsih dari Kecamatan Jatirogo.
Graduasi Mampu merupakan kategori bagi KPM PKH yang tidak layak mendapat bantuan karena memiliki asset yang lebih dari KPM lain (inklusif eror). Kedua, Graduasi Mandiri yaitu kategori bagi KPM PKH yang sudah mampu, dengan kesadaran sendiri keluar dari kepesertaan PKH.
Ketiga, Graduasi Mandiri Sejahtera adalah KPM PKH yang sudah keluar dari kepesertaan PKH, dan sudah sejahtera mandiri. Pada kategiri ini mereka mempunyai usaha stabil, serta terjamin peningkatan kualitas hidup keluarganya.
Dalam sambutannya Bupati H.Fathul Huda menyampaikan, pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) hendaknya didukung pemanfaatan IT, dan database yang valid. Upaya ini dimaksudkan untuk menekan angka kemiskinan dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Tuban. Karenanya, pendamping PKH dan TKSK diharapkan senantiasa melakukan validasi data.
“Mengingat data ini menjadi acuan pelaksanaan Bansos atau Basis Data Terpadu (BDT),” kata Bupati Huda.
Sejalan dengan pelaksanaan program bansos, Pemkab Tuban berupaya menurunkan angka pengangguran yang saat ini yang berada pada angka 2,8 persen walaupun angka tersebut masih di bawah standar nasional, provinsi, maupun International Labour Organization (ILO).
Pemkab juga berupaya menekan besaran biaya hidup untuk menurunkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tingginya biaya hidup disebabkan daya beli masyarakat rendah, karena harga barang dan kebutuhan pokok yang mahal.
Ia menginstruksikan agar dinas terkait melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga bahan pokok. Diantaranya, intens menggelar operasi pasar dan optimalisasi pengolahan beras di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
Berbagai langkah tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, harus dilaksanakan beriringan dan saling berkoordinasi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Hadir pada kegiatan ini Ketua DPRD Tuban HM Miyadi, S.Ag, MM , Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si , Sekretaris Daerah Dr Ir. Budi Wiyana, M.Si , pimpinan OPD, dan Camat. Tampak pula Divisi Teknologi Informasi Bank Jatim, dan pimpinan Bank Jatim Cabang Tuban. Kegiatan ini juga diikuti pendamping PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, serta sejumlah KPM.(@nt).
