Raih Opini WTP Enam Kali , Pemkab Tuban Tetap Berada Diurutan Ke 5 Kabupaten/Kota Termiskin se-Jawa Timur.
Tuban, RepublikNews
Kabupaten Tuban kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , ini merupakan yang keenam kalinya , Opini ini diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2019 diterima langsung oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ketua DPRD Tuban, H.M. Miyadi, S.Ag. MM dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, di Sidoarjo, Senin , 15/06/2020.
Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, acara penyerahan LHP BPK diselenggarakan secara singkat dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diatur pemerintah, antara lain pengecekan suhu tubuh sebelum masuk Kantor BPK Jawa Timur, pemakaian masker, pengaturan tempat duduk dan menjaga jarak (physical distancing), serta peniadaan kontak fisik langsung.
Bupati Tuban mengungkapkan , dengan Opini WTP dari BPK ini, berarti sistem administrasi dan akuntansi Pemerintahan Kabupaten Tuban berdasarkan penilaian BPK sudah berjalan dengan baik, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dijalankan dengan baik pula.
“Selain kepada seluruh Pegawai di lingkup Pemkab Tuban, saya juga berterima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tuban yang selalu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel , saya berharap capaian ini kedepan dapat terus di pertahankan, namun yang lebih penting dari itu adalah bukan hanya predikatnya tetapi harus dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.
“WTP adalah bukti keseriusan Pemkab Tuban dalam mewujudkan pelayanan lebih baik menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Tuban yang sejahtera.” katanya.
Mendampingi dikesempatan ini
Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban. Bersamaan dengan Kabupaten Tuban diserahkan LHP untuk Kota Mojokerto.
Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo.SH.M.Hum mengatakan bahwa raihan Opini WTP menunjukkan bahwa Pemkab Tuban telah menyelenggarakan prinsip akuntansi keuangan dengan baik. Opini WTP dari BPK ini juga merupakan predikat paling baik dari hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Adapun pemeriksaan berkala laporan keuangan yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan standart akuntansi Pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”Terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban, Dra.Rini Indrawati mengungkapkan bahwa pada dasarnya raihan Opini WTP ini adalah hasil kerjasama kolektif dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tuban. “Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini sehingga dapat disusun LHP tepat waktu dan menghasilkan Opini WTP seperti harapan kita bersama.” terang Rini Indrawati.
Ketua Majelis Pers Nasional MPN Korwil Tuban, Anto Sutanto menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa seharusnya pemkab Tuban secara jujur menyatakan jika Perolehan Opini WTP itu adalah untuk memacu semangat Pemerintah Daerah dalam mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tuban.
“Sewajarnya saja perlu digaris bawahi bahwa dua periode kepemimpinan HudaNoor gagal dalam membawa Kabupaten Tuban ke Posisi yang lebih baik , kalau hanya Penghargaan-penghargaan itu tidak ada bedanya dengan kepemimpinan yang terdahulu.” ucap Anto.
Posisi ke Lima Kabupaten/Kota Termiskin se-Jawa Timur menurut Anto Sutanto adalah merupakan pukulan telak bagi Kabupaten Tuban , mengingat Perusahaan-Perusahaan berskala Nasional dan Internasional berada di wilayah Kabupaten Tuban.
“Keberadaan Perusahaan-Perusahaan Raksasa di bumi Ronggolawe ini seolah-olah hanya menjadi kiasan yang sudah basi , Penanganan dan pengendalian CSR juga tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah , sehingga warga miskin tetap menjadi primadona yang melekat pada status Kabupaten Tuban , masyarakat ingin pengentasan yang sesungguhnya bukan cuma slogan , apalah artinya penghargaan jika rakyatnya tetap miskin, Pemkab WTP , Warga Miskin Gak Butuh WTP, enam kali WTP, warganya tetap miskin.” papar Anto Sutanto yang berharap adanya keseriusan dari Pemkab Tuban dalam menangani kemiskinan.(puji).
