Menu

Mode Gelap
OTT Walikota Madiun, KPK Amankan 15 Orang PT. Adira Mojokerto Dan PT. DCM Berulah, Rampas Paksa Motor Nasabah Di Jl. Empunala Menteri PU Diminta Turun Tangan: FWJ Indonesia Ancam Aksi Demo Soal Dugaan KKN BWSS IV Kepri AJT Serahkan Piagam Tali Asih Pers Kepada AKBP Muhammad Taat Resdi Peserta Seleksi Perades Tulungrejo Tulungagung Ajukan Sanggah : Nilai Peserta SLTA 50, Lulusan S2 Hanya 35 Anak Purnawirawan Perwira Polisi Di Laporkan Kasus Penganiayaan 

BIROKRASI

Gubernur Jatim Dorong Seluruh Kabupaten/Kota di Jatim Ramah HAM

badge-check


					Gubernur Jatim Dorong Seluruh Kabupaten/Kota di Jatim Ramah HAM Perbesar

Jakarta, RepublikNews – Hari ini 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong semua kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi kota ramah HAM.

Kota Ramah HAM sendiri merupakan sebuah konsepsi dimana dalam tata pemerintah kota tersebut memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan mengakses ruang sosial, ekonomi, politik, sosial dan budaya secara inklusif.

“Saya berharap seluruh kabupaten/kota bisa menerapkan prinsip-prinsip HAM sebagai acuan dan dasar dalam kebijakan dan pembangunan yang berkelanjutan, bagi yang sudah ramah HAM terimakasih dan bagi yang belum tolong diusahakan segera terpenuhi,” ungkap Khofifah Indar Parawansa di Badan Penghubung Jawa Timur di Jakarta, Kamis (10/12).

“Pembangunan bukan hanya soal fisik, namun juga karakter, interaksi, dan relasi antar manusia yang juga harus inklusif, tidak eksklusif,” tambah dia.

Khofifah mengatakan, peringatan hari HAM ke-72 tahun 2020 ini harus menjadi momentum memperkuat komitmen, tekad, dan aksi nyata seluuruh kabupaten/kota di Jatim dalam melakukan perlindungan terhadap HAM.

“Ada 19 kabupaten/kota yang baru saja melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember kemarin. Saya berhadap kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya,” imbuhnya.

Menurut Khofifah, pemenuhan HAM tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, namun juga daerah dan masyarakat. Maka dari itu butuh sinergitas dan kolaborasi yang erat agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terealisasi.

“Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak bagi difable, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan” tutupnya

Reporter: Harisun, Biro Perwakilan Jatim

Baca Lainnya

OTT Walikota Madiun, KPK Amankan 15 Orang

19 Januari 2026 - 20:29 WIB

Presiden Prabowo: Di Mata Hukum Semua Sama “Hukum Berlaku” Untuk Semua Warga Negara

18 Agustus 2025 - 10:08 WIB

Pj. Bupati Lampung Barat Resmikan Gedung Perpustakaan Daerah

19 Desember 2024 - 17:07 WIB

KPU Kabupaten Mojokerto Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pada Pilbup 2024

25 September 2024 - 17:58 WIB

KPU Kabupaten Mojokerto Tetapkan 2 Paslon Pilkada 2024

23 September 2024 - 11:46 WIB

Trending di BIROKRASI
error: Content is protected !!