Tuban, RepublikNews
Menindaklanjuti kunjungannya di tuban pada bulan pebruari 2020 yang lalu , Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI-RI) yang berkeinginan membangun Fasilitas Kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis Wisata ekologi ( Medical Ecotourism Senior Living ) di Kabupaten Tuban membuktikan keseriusan mereka.
Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya Lounching Penandatanganan Kontrak Fasilitas Kesehatan dan Perawatan Lanjut Usia Berbasis Wisata Ekologi (Medical Ecotourism Senior Living)
Antara BKNI-RI ( PT.SURYA ATAP LOGAM) dengan Kontaktor Pelaksana Pembangunan ( PT.RADITYA MULTI TEKNIKA) bertempat di Hotel Five Jl.Basara Tuban , Selasa 31/03/2020.
Presidium BKNI RI .Raden Mas Tri Harsono didampingi oleh Kontraktor senior di tuban Aguh Setyo Wacono.ST pada media ini melalui WhatsApp menegaskan bahwa :
“Saya harapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah membantu program rencana Pengadaan Lahan dan Pembangunan 1000 Unit Klinik UKP Pratama Rawat Inap program di 500 Kabupaten diseluruh Indonesia , ini merupakan kerjasama BKNI-RI (Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia) dan APDMI (Aliansi Praktek Dokter Mandiri Indonesia) .” jelas Tri Harsono.
Sebagaimana berita yang dilansir sebelumnya bahwa :
BKNI-RI adalah Badan Independen yang tidak ada dana dari negara dan tidak merugikan negara dan membantu masyarakat yang tidak mampu.
“Peran kita untuk membantu masyarakat menjadi lebih sehat. disinilah peran BKNI-RI , kita selalu memberikan arah yang terbaik , kita selalu melakukan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinergi selalu bekerja sama sesuai tupoksinya masing masing.” kata Presidium BKNI RI Tri Harsono .Kamis ,20/02/2020.
RM Tri Harsono mengharapkan Pemerintah memberikan kemudahan untuk pengurusan ijin-ijin yang didalam membangun sebuah klinik, sebab klinik berbasis turis ini nantinya bisa menambah devisa pemasukan negara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat yang tidak mampu di daerah daerah tertinggal.
“Memberikan pelayanan masyarakat tidak mampu secara gratis. Dan pasien yang lebih banyak adalah pasien asing mancanegara. Kita akan melakukan subsidi silang. Dengan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat tidak mampu,” ungkapnya.
“Pemerintah daerah tanggung jawabnya memberikan ijin ijin yang secara baik tidak terlalu sulit dan jelas , dari pihak swasta yang profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut , yang tentunya pekerjaan ini diawasi oleh PPATK, OJK, BI dan oleh Bank Bank negeri maupun bank internasional.” tuturnya.
“Keuntungan buat pemerintah setempat apa , yaitu meningkatkan daya perekonomian, ekonomi kerakyatan akan tumbuh, pendapatan pajak pasti meningkat, penyerapan tenaga kerja , diperkirakan tiga titik dapat menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 1500 orang.” terangnya
Wilayah yang sudah terverifikasi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah , Aceh , Kalimantan Timur , Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Merauke,Sorong,Manukwari, Lampung Tengah, Lampung Selatan.
Di wilayah provinsi Jawa Timur sudah survei di 12 Kabupaten/Kota , diantaranya Sampang, Pasuruan.Lumajang , untuk Kabupaten Tuban sendiri , saat ini ada tiga titik lokasi , yaitu di Mander Kecamatan Tambakboyo , Tunggulrejo Kecamatan Singgahan dan karangtengah Kecamatan Jatirogo.dalam tahap proses verifikasi lahan.
“Itu kita pilih adalah yang merupakan daerah tertinggal.” tegasnya.(@nt).
