KEPANJEN,RepublikNews – Dalam Rapat Paripurna Istimewa dan berbeda dari yang lain ini, DPRD Kabupaten Malang memberikan masukan terhadap laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2018, Rabu siang (29/5). Saran tersebut mengkritisi layanan jaminan kesehatan di Kabupaten Malang.
Untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp 60 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 160 ribu warga miskin yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kami sudah menanyakan kepada pihak BPJS kenapa sampai sekarang belum semua masyarakat bisa mendapatkan layanan. “Ternyata kendalanya ada pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki NIK,” kata Drs. Hari Sasongko selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Sementara itu untuk masalah NIK yang belum dimiliki oleh penduduk miskin, ditargetkan pada akhir bulan Juni 2019 bisa tuntas, imbuh Hari Sasongko.
Di lain pihak, Plt Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi pada awal media menerangkan, “bahwa kami sudah menyalurkan BPJS kepada 120 ribu warga miskin”. Dari keseluruhan 160 ribu warga miskin di Kabupaten Malang memang ada yang belum memiliki NIK.
“Usai Lebaran, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan camat, OPD terkait, DPRD, juga Badan Pusat Statistik guna membahas kekurangan tersebut,” terang Sanusi.
HM. Sanusi menambahkan, terkait anggaran yang belum terpakai untuk membayar premi warga miskin sampai Bulan Juni 2019. Dan akan dimasukkan dalam oerperubahan anggaran kegiatan (PAK) 2019, jelasnya kepada awak media.
“Kenapa kami masukkan ke PAK sebagai silpa, agar supaya bisa digunakan untuk kegiatan lain,” jelas Sanusi. (John)
