ADVETORIALBIROKRASI

Pemerintah Lampung Barat Realisasikan Pembayaran Formasi P3K

LAMPUNG BARAT | Pelaksanaan Musrenbang di dua kecamatan dilakukan penyerahan dana kecamatan dan dana pekon oleh Pj. Bupati Nukman dan Pj. Sekda Adi Utama. Hal itu disampaikan Pj. Bupati Nukman saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Belalau, tepatnya di Pekon Sukarame, pada Selasa (6/2/2024).

Penyerahan dana kecamatan dan dana pekon itu disaksikan langsung oleh Anggota DPRD Lampung Barat, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Peratin, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Anggota LHP, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat masing-masing kecamatan

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Nukman berpesan kepada camat, peratin, perangkat pekon, LHP, dan masyarakat agar memprioritaskan usulan kegiatan yang memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas, serta memperlancar keterjangkauan pusat-pusat pelayanan ekonomi dan sosial antara pekon dengan ibu kota kecamatan.

Selain itu Pj. Bupati Nukman juga mengatakan, di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 masih terdapat 16 pekon dengan status berkembang.

Sehingga kecamatan yang masih memiliki pekon dengan status pekon berkembang, Pj. Bupati Nukman meminta untuk memprioritaskan usulan kegiatan pada aspek yang mendukung pembangunan.

“Tentu diharapkan nantinya bisa menjadi pekon yang maju dan mandiri, dengan tetap menselaraskan antara rencana pembangunan pekon yang tertuang dalam APB-Pekon, sesuai dengan tujuan dan sasaran rpd tahun 2023-2024,” kata Pj. Bupati Nukman.

Sebagai informasi dan perlu diketahui bahwa, total APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar 1,09 triliun lebih, dan itu mengalami kenaikan sebesar 116,45 milyar dibanding tahun 2023 yang sebesar 980,33 milyar.

“Masih Kata Pj. Bupati Nukman, pengelolaan dana APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebagian harus dialokasikan untuk pembayaran formasi PPPK (P3K) sebesar 14,65 milyar lebih, hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat sebesar 21,83 milyar lebih, dan pembayaran pinjaman pokok serta bunga Pen sebesar Rp.17,9 milyar lebih. Sehingga distribusi untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di masing-masing kecamatan sedikit berkurang”.

  • Pj. Bupati Nukman menyatakan, jika proyeksi total anggaran dalam RKPD Tahun 2025 direncanakan sebesar 1,15 triliun lebih.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023, Alokasi Dana Pekon (ADP) tahun 2024 sebesar 114 milyar lebih mengalami kenaikan sebesar 547 juta dibanding tahun 2023.

Sehingga Pj. Bupati Nukman meminta kepada camat, peratin, dan lurah, harus mampu mengoptimalkan peruntukan dana tersebut guna mendukung kemajuan pekon serta kelurahan.

“Sukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah masing masing, baik yang bersumber pada Dana Pekon maupun APBD Kabupaten, agar dapat diselesaikan tepat waktu, berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat,” pintanya.

“Menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan agar dapat terus digunakan dan dikembangkan,” tambahnya.

Sementara itu, di hari yang sama dan hal serupa pun disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat Drs. Adi Utama saat memimpin langsung prosesi Musrenbang di Kecamatan Batu Ketulis yang dipusatkan di Gedung Arline, Pekon Bakhu.

Pj. Sekda Adi Utama menekankan camat, peratin, perangkat pekon, LHP, serta kepada masyarakat untuk serius menangani permasalahan kemiskinan dengan memaksimalkan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Barat, mulai dari tingkat pekon, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten.

“Terus berinovasi dalam memajukan pekon dan kecamatan, dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal, guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” ujar Pj. Sekda Adi Utama.

Dalam proses menyusun RKPD tahun 2025 ini, Pj. Sekda Adi Utama minta kepada perangkat daerah untuk mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.

Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dapat menjawab isu-isu strategis yang ada, mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah serta masyarakat Lampung Barat secara tepat dan strategis.

“Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini yaitu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2025,” ungkapnya.(Nur)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button