Kembali Dapat Kuota 4000 Sambungan Baru di Tahun 2020,Bupati : Jargas Lama Harus diAktifkan Dahulu.

Blora, RepublikNews

Kabupaten Blora nampaknya tahun depan (2020) bakal menerima kuota pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga kembali dari pemerintah pusat, yang akan dibangun oleh PT. Pertamina Gas (Pertagas).

Hal itu diungkapkan oleh Agung Indri, Vice President Business Development PT. Pertagas, ketika melakukan audiensi dengan Bupati Blora bersama rombongan pimpinan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Jumat (21/6/2019) di Kantor Bupati.

“Tahun 2020 nanti Blora bersama sejumlah kota lainnya di Indonesia akan memperoleh kuota pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 4000 sambungan. Oleh karena itu, kali ini kami ingin melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna melakukan persiapannya,” ucap Agung Indri.

Dirinya menyatakan, sebagai tahap awal, pada bulan Juli nanti pihaknya akan mulai melaksanakan kegiatan “Front End Engineering Design” (FEED) untuk memperkirakan teknis pembangunan jaringan dan perkiraan biaya investasi secara kasar.

“FEED akan kami lakukan mulai Juli nanti hingga Oktober, sehingga mohon bantuannya agar Pemerintah Daerah bisa mendukung. Apalagi gas murah ini bisa diarahkan untuk industri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Agung Indri juga menyampaikan bahwa Pertagas akan melakukan eksplorasi lapangan Alas Dara Kemuning (ADK) di Desa Nglobo, Kecamatan Jiken yang juga butuh dukungan pemerintah daerah.

“Lapangan ADK di Nglobo berpotensi mengandung gas sebanyak 3 hingga 3,5 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day). Kita akan membangun jaringan pipa dari lokasi sumur hingga tepi jalan raya Blora-Cepu yang diperkirakan sepanjang 4-6 kilometer. Gas nya nanti akan dimanfaatkan untuk keperluan industry,” lanjutnya.

Mendengar paparan tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan tanggapan. Dengan didampingi beberapa Kepala OPD terkait, Bupati pada dasarnya mendukung aktivitas pertambangan migas di Kabupaten Blora. Namun dirinya meminta agar dari aktivitas migas tersebut bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat Blora.

“Selama ini Blora selalu lebih awal ketika memberikan izin pertambangan migas, namun mengapa sangat minim keuntungan yang bisa diperoleh untuk mendukung pembangunan daerah. Saya ingin, ini nanti jangan sampai seperti proyek proyek sebelumnya,” tegas Bupati.

Sebelum kuota 4000 sambungan jargas yang baru dibangun, Bupati meminta dengan sungguh-sungguh agar jaringan gas rumah tangga yang sudah dibangun sejak 2013 di sejumlah desa kawasan Central Processing Plant (CPP) Pusat Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban dan Cepu untuk diperbaiki dan diaktifkan dahulu.

“Saya tidak mau jika 4000 sambungan yang baru dibangun namun jaringan yang sudah lama belum beroperasi semua. Apa kata masyarakat nanti? Pasti mereka akan protes, ketika sambungan jargas di rumahnya yang sudah dipasang sejak 2013 saja belum teraliri gas, kok malah ini akan ada pembangunan baru,” lanjut Bupati.

Selain itu, Bupati ingin agar keberadaan gas ini bisa dimanfaatkan untuk menarik investor agar bisa menanamkan modalnya di Kabupaten Blora.

“Blora ini tidak punya pabrik besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kayu jatinya dijual glondongan keluar, DBH Migas Blok Cepu tidak dapat, giliran kini punya gas kok proyeknya mangkrak. Padahal saya berharap adanya gas ini bisa untuk menarik investor mendirikan industri di Blora,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati, jika gas itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi industri skala besar maupun industri kecil, maka alangkah senangnya akan banyak tumbuh ekonomi baru. Jangan semua gasnya dialirkan ke Semarang dengan pipa yang ditanam sepanjang rel kereta.

Bupati lantas memerintah Sekda dan beberapa Kepala OPD terkait untuk membahas wilayah mana saja yang cocok untuk menerima pembangunan 4000 sambungan jargas 2020. Namun pembangunannya nanti tetap menunggu perbaikan jargas lama yang sudah dipasang sejak 2013 sebanyak 4000 sambungan namun baru sekitar 600 yang teraliri gas.

Mendengar pernyataan Bupati, Santiaji selaku Group Head PT PGN. Tbk yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa pihaknya bersama Pertagas akan mengusahakan untuk perbaikan jaringan gas rumah tangga yang sudah terpasang sejak 2013 agar bisa diopersionalkan.

“Kami akan koordinasikan hal ini dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM. Dulu ceritanya kami diserahi aset jaringan gas yang telah terpasang di sekitar CPP PPGJ Blok Gundih. Namun ternyata sudah banyak yang rusak, sehingga memang belum semuanya bisa teraliri. Kita tetap akan upayakan agar semuanya bisa teraliri. Perbaikan jaringan sedang diupayakan juga,” kata Santiaji.

Dirinya yang juga berdarah Blora, tidak ingin kemajuan di Kabupaten Blora terhambat. Pihaknya menginginkan agar semua permasalahan yang ada bisa dituntaskan. Menurutnya, ia paham bagaimana perasaan masyarakat jika ada pembangunan jargas baru, sementara yang lama belum teraliri semua.

“Kita dari PGN maupun Pertagas sedang menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan gas lama untuk dilaporkan ke Pertamina agar dianggarkan dananya. Perkiraan bisa sampai Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar. Mumpung saat ini sedang penyusunan usulan anggaran kegiatan 2020, maka ini akan kita sampaikan dan kami berharap tahun depan bisa diperbaiki,” lanjutnya.

Turut hadir dari pihak PGN dan Pertagas, Dodo PT PGN.Tbk, Sulistiawan Manager Land Affairs Pertagas, Dwi Rianto Formality Pertagas, dan Ilham Pertagas. Sedangkan dari Pemkab Blora, turut mendampingi Bupati, adalah Sekda, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala DPUPR, Kepala DLH, Kepala Dinrumkimhub, dan Kepala Satpol PP.(@nt).