Madiun, RepublikNews – Ketua LMDH desa Kare Sukirman mengumpulkan seluruh pengelola Wisata Hutan Pinus Nongko ijo untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan hutan selama kurun waktu 3 tahun, diluar dugaan selama 3 tahun dikelola ternyata taman wisata nongko ijo mengalami DEVISID anggaran.
Tentu saja hal ini membuat ketua LMDH geram,bagaimana tidak wisata hutan pinus nongko ijo yang selama ini menjadi salah satu icon kabupaten Madiun ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat Desa Kare.
Disinggung mengenai sisa dana selama 3 tahun terakir dijawab nol persen (0 % ) oleh ketua pengelola yaitu Indra. Alasannya karena SHERING dengan Perhutani tidak seimbang. Dalam pertemuan ini juga dihadiri BKPH WILLIS UTARA KPH LAWU DS beserta jajaranya,
Menjawab pertanyaan, Erwantoko selaku mantri Hutan kepada tim media RebuplikNews mengatakan, “selama 3 tahun pengelola wisata hutan pinus Nongko ijo memenuhi kewajiban sheringnya mengenai devisid atau tidak saya tidak tahu, itu kan tanggung jawab pengelola karena pihak perhutani tidak masuk ranah pengelolaan nongko ijo,”jawabnya.
Salah satu tokoh masyarakat Suprapto juga menjelaskan memang selama ini pengelelolaan nongko ijo terkesan semrawut, penataan warung yang acak acakan dan kebersihan yang tidak terjaga mengurangi minat pengunjung semakin lama semakin menurun.
Sementara itu, Sukirman Ketua LMDH desa Kare dalam keterangan, Untuk sementara pengelolaan nongko ijo diambil alih oleh LMDH nanti kita akan musyawarahkan dengan kepala desa dan instansi terkait agar wisata hutan pinus nongko ijo bisa berkembang dan bisa menjadi pendongkrak P A D daerah,” jelas Sukirman.
Mari wisata hutan pinus nongko ijo kita kelola bersama-sama karena ini merupakan aset desa Kare, kita semua wajib menjaga dan melestarikan hutan pinus ningko ijo agar bisa menambah sumber pendapatan masyarakat desa kare,” harap Sukirman. (dite)
